Putusan PN Makassar, Efek Jera Penegakkan Hukum Illegal Logging

in Press Release
Hits: 69

Pengadilan Negeri Makassar yang menolak gugatan enam perusahaan terhadap Direktorat Penegakkan Hukum (Gakum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) diapresiasi Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) Sulawesi Selatan. JPIK Sulsel menilai ditolaknya gugatan kasus 57 kontainer kayu ilegal asal Papua ini memberi efek jera dan berdampak positif bagi penegakkan hukum terhadap kejahatan pembalakan liar (illegal logging). JPIK berharap, Gakkum segera menindaklanjuti kasus ini untuk proses hukum hingga tuntas.

Putusan yang dibacakan hakim Basling Sinaga di Pengadilan Negeri Makassar, Senin (11/03/2019) menolak gugatan praperadilan terkait penanganan kasus 57 kontainer kayu merbau ilegal  asal Papua yang ditangkap dan diamankan Gakkum KLHK, 6 Januari 2019 yang transit di Pelabuhan Makassar.

Focal Point JPIK Sulsel, Mustam Arif menyatakan, dengan putusan ini, JPIK Sulsel berharap Gakkum punya legitimasi untuk segera menahan para tersangka dan menyita barang bukti. Ini merupakan momentum tepat untuk menegaskan bahwa upaya penegakkan hukum di bidang kehutanan benar-benar dilaksanakan serius.

JPIK Sulsel menilai, kasus penangkapan 57 kontainer kayu merbau ilegal asal Papua dengan tujuan Surabaya, awal Januari lalu itu merupakan tindakan tegas pemerintah. Ini sebuah prestasi di tengah-tengah apriori masyarakat bahwa penegakkan hukum dalam perdagangan kayu ilegal kerap dilakukan setengah hati.

''Sejak akhir tahun lalu hingga Februari 2019, Gakkum dengan aparat gabungan pemberatan illegal logging sudah mengamankan 422 kontainer kayu ilegal di Surabaya dan Makassar. Ini keberhasilan yang perlu dikawal hingga penyelesaian kasus hukum sampai tuntas. Karena itu, JPIK mendukung dan terus memantau penyelesaian kasus-kasus ini, secara transparan. Siapa pun pelaku yang terlibat, harus dihukum setimpal,'' kata Mustam.

Jaringan Peredaran Kayu 

JPIK Sulsel menilai dengan ditolaknya gugatan enam perusahaan ini menjadi preseden baik bagi penegakkan hukum di bidang perdagangan kayu. ‘’Kami juga mengapresiasi keputusan hakim yang kami anggap sudah tepat, dan ini juga memberikan dampak positif bagi penegakkan hukum, khususnya terkait pengelolaan sumber daya alam dan korporasi,’’ ungkap Mustam. 

JPIK Sulsel menduga tindakan terkait enam perusahaan yang diduga terlibat dalam distribusi kayu ilegal tersebut kemungkinan sudah berlangsung lama. Jaringan illegal logging selama ini memang sulit dideteksi karena terbangun rapi dengan keterlibatan oknum-oknum di berbagai institusi

JPIK Sulsel menduga perusahaan-perusahaan yang terlibat kasus-kasus peredaran kayu ilegal yang ditangkap Gakkum tiga bulan terakhir, sudah sering mempraktikkan tindakan ilegal. Sesuai penelusuran JPIK Sulsel, tiga dari enam perusahaan penggugat di PN Makassar, bekerja sama dalam distribusi bahan baku kayu. Dalam satu dokumen hasil audit penilikan dari sebuah lembaga sertifikasi, tercatat bahwa pada tahun 2018, salah satu perusahaan menerima pasokan bahan baku dari dua perusahaan yang juga sebagai penggugat Gakkum dalam kasus 57 kontainer kayu merbau ilegal ini.

''Padahal, dua perusahaan di antaranya adalah pemegang sertifikat legalitas kayu dengan batas berlaku hingga tahun 2023.  Dalam pemantauan, JPIK menemukan banyak perusahaan memiliki bukti legalitas yang sah dan lengkap. Ada sertifikat legalitas kayu, ada hasil audit sertifikasi, hasil audit resertifikasi, hasil audit penilikan berkala, serta dokumen perizinan yang semuanya sah dan legal. Tetapi, kenyataan di lapangan banyak pelanggaran dan tindakan ilegal. Sudah pasti, ada KKN di dalam sertifikasi dan penerbitan izin-izin,'' ungkap Mustam.

Seperti diberitakan berbagai media, Ditjen Gakkum KLHK digugat praperadilan oleh Sutarmi mewakili CV Rizky Mandiri Timber, Toto Solehudin mewakili CV Mevan Jaya, Suryo Egar Prasetiyo mewakili CV Edom Artha Jaya, Budi Antoro mewakili PT Harapan Bagot, Daniel Garden mewakili PT Mansinam Global Mandiri, PT Rajawali Papua Foresta yang diwakili Thonny Sahetapy. Seluruh unsur gugatan yang terdaftar Nomor 05/Pid.Pra/2019/PN.Mks di PN Makassar ini ditolak hakim.*