Punya Legalitas Lengkap, Tetapi Berpraktik Ilegal

in Press Release
Hits: 64

Fakta-fakta baru kembali ditemukan dalam kegiatan pemantauan peredaran kayu terintegrasi yang dilakukan oleh Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) Sulsel bersama jaringannya di lima provinsi. Perusahaan-perusahaan memiliki legalitas berbagai perizinan dan sertifikat. Tetapi di lapangan ditemukan praktik ilegal yang bertentangan dengan hukum dan legalitas.

Pemantauan dengan skema hulu-hilir ini, dilaksanakan di Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Jawa Timur.

Kegiatan pemantauan ini dilakukan secara terintegrasi dari hulu ke hilir. Di mana, Maluku Utara, Sulteng, dan Sultra diasumsikan sebagai hulu atau sumber asal kayu, sedangkan Jatim dan Sulsel diasumsikan sebagai hilir atau pusat industi tempat di mana kayu-kayu tersebut diolah sebelum dipasarkan atau diekspor.

Di Maluku Utara, Tim Pemantau JPIK Malut, yang saat ini fokus memantau daerah Halmahera Selatan, mengidentifikasi masih banyaknya indikasi pelanggaran di wilayah tersebut. Koordinator Pemantau di Maluku Utara, Faisal Ratuela mengungkapkan, masih banyak perusahaan yang melanggar kepatuhan lingkungan. “Misalnya, ada perusahaan yang menggunakan sungai utama untuk mengeluarkan kayu dari hutan. Sampai-sampai kayunya menutup aliran sungai dan menimbulkan banjir ke wilayah pertanian warga,” paparnya.

Kasus lain ditemukan dari hasil pemantauan Tim JPIK Sulawesi Tengah. Di wilayah ini telah dibentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Dolago Tanggunung berdasarkan surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2012. KPH ini memiliki area seluas 144.349 Ha, terdiri dari Hutan Lindung seluas 67.794 Ha, Hutan Produksi Terbatas seluas 57.548 Ha dan Hutan Produksi Tetap seluas 19.008 Ha.

Selain wilayah hutan, sebagian wilayah kecamatan juga berupa kawasan pesisir. Oleh karena itu, kawasan pantai ini menjadi sangat strategis untuk melakukan penyeludupan kayu keluar pulau seperti Kalimantan, dengan jarak tempuh sekitar 9 jam.

Dari hasil penelusuran di Kecamatan Sirenja, tepatnya di Desa Sipi dan Desa Sibado, ditemukan adanya aktivitas penebangan kayu. Di wilayah ini juga ditemukan tumpukan kayu, traktor dan gerobak penarik  kayu yang digunakan untuk mengangkut kayu oleh pelaku  pembalakan liar. Kayu-kayu ini diketahui bersumber dari wilayah KPH Dolago Tanggunu.

Sementara itu di Surabaya, Tim Pemantau JPIK Jatim terus melakukan penelusuran kasus temuan 40 kontainer merbau ilegal bernilai Rp 12 Miliar di Pelabuhan Tanjung Perak pada Desember 2018 lalu. Tim pemantau JPIK Jatim menemukan dugaan kuat keterlibatan 2 perusahaan, yakni PT Surya Alaska Indonesia (SAI) di Gesik dan UD Mahakam Raya. Keduanya terbukti menerima kayu ilegal yang telah disita oleh Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tersebut. Hingga kini, JPIK Jatim masih terus memantau perkembangan kasus ini.

Salah satu hal yang disoroti oleh JPIK Jatim adalah, meskipun perusahaan ini telah terbukti menggunakan bahan baku kayu ilegal (tanpa dokumen sah), mereka tetap beroperasi sebagaimana biasa. “Setelah proses pemantauan sejak 27 Januari hingga 26 Februari 2019 oleh JPIK Jatim, UD Mahakam Raya masih aktif beroperasi seperti biasa. Karyawan perusahaan tetap beraktivitas seperti biasa,” ungkap Muh Ichwan, Koordinator pemantau di Jatim.

Ichwan menambahkan, tidak ada perubahan sedikit pun di tengah proses penyelidikan Gakkum KLHK atas kasus yang melibatkan perusahaan ini. Status Sertifikat Legalitas Kayu perusahaan ini juga masih aktif, belum dicabut ataupun dibekukan oleh Sucofindo selaku lembaga verifikasi industri UD Mahakam Raya. UD Mahakam Raya juga belum berstatus tersangka.

Laporan   Gakkum KLHK, dugaan keterlibatan perusahaan ini masih didalami atau dikaji lebih lanjut.  Saat ini yang ditetapkan tersangka atas nama UD MRJ asal papua sebagai pengirim, CV INDTR (Surabaya), dan PT KTLWA. Sedangkan PT HLMP, UD Mahakam Raya dan PT SUAI masih didalami keterlibatannya.

Terkait dengan kasus di Surabaya, JPIK Sulsel juga terus memantau proses penyelesaian hukum kasus 57 kontainer kayu merbau ilegal asal Papua dengan tujuan Surabaya yang ditangkap petugas gabungan di Makassar, awal Januari lalu. Enam perusahaan yang menggugat Gakkum KLHK atas kasus itu, juga telah ditolak Pengadilan Negeri Makassar, dan tiga perusahaan di antaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka, masing-masing PT CV EAJ, PT MGM, dan PT RPF.

Focal Point JPIK Sulsel yang juga merupakan Project Leader kegiatan pemantauan ini, Mustam Arif mengungkapkan, JPIK akan terus berkomitmen untuk melakukan pemantauan lapangan dengan melibatkan berbagai pihak. Dari pemantauan tahap awal ini kuat dugaan bahwa ada perusahaan yang punya legalitas misalnya semua izin dimiliki, punya sertifikat legalitas katu dan pengelolaan hutan letari. Tetapi di lapangan, para pemantau menemukan banyak pelangaran.

 “Ini baru temuan awal. Ke depan, kami perkirakan bukti-bukti pelanggaran akan semakin banyak ditemukan. Namun, Tim JPIK di 5 provinsi berkomitmen untuk terus menindaklanjuti,” katanya.

Mustam mengatakan, JPIK dalam melakukan pemantauan tetap berkoordinasi denga Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi. “Kami saling berkoordinasi dan berbagi informasi. Sebab, terkait pemantauan kayu ini, boleh dibilang kami dan Gakkum memiliki tujuan akhir yang sama,” paparnya. Lebih lanjut Mustam menjelaskan, pemantauan yang dilakukan JPIK bertujuan mendorong upaya perbaikan sistem tata kelola kehutanan yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan tugas Gakkum yang konsen di sektor penegakan hukum.

Kegiatan pemantauan ini sendiri, terlaksana berkat dukugan dari Badan Pangan PBB (FAO) melalui Program FAO-EU FLEGT.