Pembelajaran dari Darurat Pacsabencana
by Super User
Hits: 105

Gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah 28 September 2018 selain menyebabkan ribuan korban jiwa, juga melululantahkan bangunan fisik. Pancabencana, kebutuhan rekonstruksi membutuhkan banyak bahan bangunan. Banyak suplai kayu yang dibutuhkan untuk kembali membangun hunian warga yang lenyap disapu tsunami.

Fenomena ini menjadi perhatian Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) Sulawesi Tengah. Dalam kegiatan pemantauan kerja sama dengan JURnaL Celebes yang didukung oleh program FAO-EU FLEGT , pemantau di Sulawesi Tegah juga turut memantau dinamika penggunaan kayu pascatsunami, khususnya pembangunan hunian sementara (huntara).

Pemantau Sulawesi Tengah menemukan hal yang menarik. Dalam proses pembangunan huntara, dengan alasan membutuhkan banyak kayu, kemudian terjadi suplai kayu dari berbagai tempat. Dengan dalih kondisi darurat, kayu-kayu yang dipasok ke Palu, sudah tidak mempertimbangkan lagi apakah didapat secara legal atau ilegal.

Sesuai informasi, banyak pihak berebutan menyuplai pembangunan huntara ribuan unit. Untuk kebutuhan ini, perusahaan dan perorangan mengambil peran untuk menyuplai kayu. Kayu-kayu setengah jadi begitu banyak masuk ke lokasi pembangunan huntara. 

Pemantau dari JPIK Sulteng sudah menduga akan ada situasi yang terjadi dalam proses penanganan bencana dengan segala macam bentuk bantuan. Salah satu di antaranya huntara  dengan berbagai macam ukuran bangunan. Ada yang membangun huntara dengan 5 x 4 meter.  Ada yang membagikan bahan-bahan bangunan kepada masyarakat korban bencana lalu mereka sendiri yang membangun, seperti yang di lakukan ACTED sebuah lembaga nirlaba dari Perancis.

Kondisi tersebut memaksa kebutuhan akan bahan baku huntara harus di dapatkan sesegera mungkin untuk membantu para korban bencana. Bahan baku utama dalam keadaan darurat untuk membangun huntara ialah kayu. Dengan kebutuhan para korban yang berada di tiga wilayah terdampak bencana Palu, Sigi, dan Donggala.

Perkembangan pemantauan kayu yang dipantau JPIK Sulawesi Tengah dalam proses penanganan bencana. Salah satu perusahaan yang menyuplai kebutuhan kayu huntra  ialah  CV Army Jaya. Perusahaan ini punya lokasi operasi di Kecamatan Balaesang Tanjung, Kabupaten Donggala. Perusahaan ini menyuplai ke ACTED, sebelum disalurkan ke lokasi pembangunan huntara di  Palu, Sigi dan Donggala

Tak Terkendali

Dengan dalih situasi darurat, suplai kebutuhan kayu untuk kebutuhan rekonstruksi hunian diduga tak terkendali. Kayu-kayu yang dipasok tidak mengabaikan lagi masalah legalitas. Apakah kayu-kayu itu diperoleh secara legal, atau secara ilegal dengan pengambilan kayu di berbagai tempat lewat pembalakan liar (illegal logging).

Bukan hanya kayu, ada masyarakat yang juga terdesak kebutuhan hidup pascabenana, sesuai informasi juga menebang pohon kelapa mereka untuk kemudian dijual ke pihak yang membeli sebagai bahan pembangunan pascabencana. Ini tentu akan memberi dampak karena menebang pohon kelapa yang produktif akan makin mengurangi potensi ekonomi pasca bencana.

Ini menjadi fenomena menarik yang perlu menjadi pembelajaran bagi kejadian bencana yang terkait dengan upaya mendorong penggunaan kayu secara legal dalam mengurangi kerusakan hutan. Karena itu, apa yang terjadi di Palu pascabencana, kiranya menjadi pembelajaran untuk bisa mengantisipasi persoalan seperti ini dalam situasi pescabencana ke depan. JC

Pelabuhan Gresik dan Dinamika Perdagangan Kayu
by Super User
Hits: 426

Pelabuhan Gresik adalah salah satu pelabuhan yang dikelola PT Pelindo III. Pelabuhan Gresik yang ditempuh sekitar 20 kilometer dari Kota Surabaya ini merupakan salah satu pelabuhan bongkar muat kayu bulat.

Pemantau dari Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) Jawa Timur melakukan survei monitoring di Pelabuhan Gresik dalam kaitannya dengan perdagangan kayu di tanah air. Survei ini untuk melihat dinamika dan gambaran tentang peran Pelabuhan Gresik dengan distribusi kayu ke Jawa Timur, sebagai terutama di Surabaya dan sekitarnya sebagai pusat industri pengolahan hasil hutan kayu.

Tiga tahun terakhir, bongkar muat kayu bulat meningkat di Pelabuhan Gresik karena Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya tidak boleh lagi melakukan bongkar muat kayu bulat.  PT Pelindo II mencacat jumlah kayu bulat yang dibongkar mencapai 49.000 m3 per bulan atau rata-rata sembilan tongkang per bulan.

Tongkang bermuatan kayu bulat 8.000 m3 akan butuh waktu 4-5 hari untuk bongkar muat. Sedangkan yang muatan 3.000 m3 butuh waktu dua hari. Di Pelabuhan Gresik ada dua dermaga yang biasa menjadi tempat bongkar muat kayu bulat, yaitu Pelabuhan Rakyat dan Pelabuhan Curah dan Log.

Dalam survei monitoring itu, Pelabuhan Gresik hanya untuk bongkar kayu bulat. Untuk kayu olahan yang dikirim dengan kontainer tidak bisa dibongkar di pelabuhan ini. Untuk kayu dalam kontainer dibongkar di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan Pelabuhan Teluk Lamong Surabaya.

Selain pelabuhan Gresik di Gresik, juga ada dua pelabuhan milik swasta yang juga sering digunakan untuk bongkar muat kayu bulat yaitu Pelabuhan Sumber Mas dan Pelabuhan Jatisari. Pelabuhan Sumber Mas hanya untuk bongkar muat kayu bulat milik PT Sumber Mas Playwood.   Kayu bulat dijatuhkan ke laut lalu ditarik dan diangkut ke daratan. Sedangkan pelabuhan Jatisari terletak di Sungai Lamong, sungai yang membatasi Surabaya dengan Gresik.

Selama survey dan monitoring bongkar muat di  Pelabuhan Gresik yang banyak adalah kayu bulat dari Kalimantan, dan sisanya dari Papua.  Jenis kayu dari Kalimantan adalah Kruing, Meranti dan Bangkirai.

Ketika tim pemantau melakukan survei, kayu Merbau dari Papua Barat yang dibongkar di Pelabuhan Rakyat Gresik adalah kayu dari PT Hanurata Unit Papua Barat. Kayu merbau tersebut dikirim truck Bahtera Setia ke  PT Aneka Rimba Indonusa di Sidomoro, Sumengko, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik. Ada kayu bulat yang tidak dipasang barcode V legal. JC

Perusahaan di Maluku Utara Diduga Abaikan Dokumen Lingkungan
by Super User
Hits: 300

Pemantauan hutan di Maluku Utara menemukan perushaan yang mengbaikan pengelolaan lingkungan. pemantau berupaya mencari dokumen pengelolaan lingkungan perusahaan itu, apakah berupa Amdal, UKL-UPL, atau SPPL. Tetapi pemantau tidak menemukan di semua instansi pemerintah terkait.

Sertifikat Dicabut, Terbitlah Perusahaan Baru
by Super User
Hits: 640

Di Jawa Timur, sebuah perusahaan harus menanggung akibat atas pelanggaran yang dilakukan. Lembaga sertifikasi TRIC mencabut Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) perusahaan itu 28 Mei 2019. Tetapi sekitar dua bulan kemudian, berdiri sebuah perusahaan baru di alamat yang sama. Tangga 30 Juli, perusahaan baru itu memperoleh SLK sebagai eksportir non produsen.