Sepanjang Maret hingga April 2019, Jaringan Pemantau Independen Kehutanan Indonesia (JPIK) Sulawesi Selatan memperdalam investigasi peredaran kayu. Salah satu yang menjadi sorotan adalah tentang buruknya pendokumentasian dokumen perusahaan, terutama yang berkaitan dengan dokumen pengelolaan lingkungan.

Kabupaten Buton dan Muna, Sulawesi Tenggara sejak dulu menjadi pemasok berbagai jenis kayu ke berbagai wilayah. Bahkan Kabupaten Muna memiliki hutan jati terbesar di Sultra.  

Pada awal tahun 200-an, Sultra memiliki potensi hutan jati yang sangat besar. Bahkan, pemerintah ketika itu mencatat PAD Sultra dari potensi jati mencapai Rp 14 Miliar pada tahun 2010 dan meningkat jadi Rp 42 Miliar pada tahun 2014.

LSM Makiriwo Environment sebagai focal point JPIK Maluku Utara menemukan sejumlah indikasi pelanggaran lingkungan yang dilakukan salah satu perusahaan, PT Bela Berkat Anugerah (BBA). Perusahaan yang berkantor pusat di Kota Ternate Tengah ini terindikasi melakukan aktivitas produksi dengan menggunakan sungai Sayoang sebagai media mengeluarkan kayu pada musim hujan. Selain itu, perusahaan juga tidak memiliki penataan jalan

Lebih dari 89 tunggak sonokeling di jalur jalan nasional Tulunganggung-Trenggalek dan Tulungagung-Blitar, ditebang tanpa izin. Kejadian ini pertama kali dilaporkan masyarakat setempat kepada PPLH Mangkubumi dan Jaringan Pemantau Independen Kehutanan Jawa Timur. Pembalakan ini dilakukan sepanjang pertengahan hingga akhir Maret 2019.