Jadi Sarana Transportasi Kayu, DAS Konoweha Sultra Terancam
by Super User
Hits: 86

Sulawesi Tenggara sejak dulu menjadi pemasok berbagai jenis kayu ke berbagai wilayah, terutama Kabupaten Kolaka Timur dan Konawe. Berdasarkan informasi dari Dinas Kehutanan Sulawesi Tenggara, di kedua kabupaten tersebut, terdapat 4 perusahaan di Sultra yang telah dilengkapi Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) yaitu UD Rimba Bersama dan UD ER Jaya di Kabupaten Konawe, serta UD Cahaya Putemata dan UD Cahaya Alam di Kolaka Timur.

Teka-teki Dokumen Amdal PT Sumber Graha Sejahtera
by Super User
Hits: 199

Keberadaan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) PT Sumber Graha Sejahtera (SGS) belum juga menemui kejelasan. Anggota JPIK Sulsel di Palopo sejak Februari 2019 telah menelusuri dokumen vital tersebut, namun hingga Mei 2019 belum juga ditemukan.

Sumber Graha Sejahtera yang dulunya PT Panca Usaha Palopo Plywood (Panply) beralamat di Desa Barowa, Kecamatan Bua, Luwu Timur.  Perusahaan ini bergerak dalam pembuatan kayu lapis dan merupakan salah satu perusahaan pengolahan kayu terbesar di Sulsel.

Pemantau juga telah berupaya menelusuri dokumen lingkungan perusahaan, di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Luwu Timur. Sayangnya dokumen tersebut belum tersedia, menurut keterangan Seksi Perencanaan dan Pengkajian Lingkungan Hidup Luwu Timur.

Sementara menurut keterangan perusahaan, dokumen wajib tersebut telah diserahkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu. Dokumen tersebut telah dirampungkan pasca proses akuisisi pada 2017 dan mengaku telah diserahkan ke pihak-pihak terkait. Sayangnya, pemantau tidak diberi akses oleh perusahaan untuk melihat dokumen tersebut.

Ada tidaknya dokumen Amdal PT SGS masih menjadi teka-teki. Tidak adanya koordinasi yang baik dari Dinas Lingkungan Hidup pun kian membuat rumit proses penelusuran pemantau.

“Semua surat permintaan dokumen yang dimasukkan selama pemantauan berjalan tidak ditindaklanjuti dengan baik oleh DLH. Bahkan mereka justru saling melempar tanggungjawab antar divisi,” kata Pemantau Independen, Rais.

Selain dokumen lingkungan, pemantau juga menelusuri sumber-sumber bahan baku perusahaan yang tersebar di beberapa wilayah. Salah satunya dari Kabupaten Halmahera Selatan oleh penyuplai CV Aubil Prima Daya. Perusahaan ini memiliki izin pemanfaatan kayu (IPK) pada areal penggunaan lain (IPK-APL) di Desa Liaro, Halmahera Selatan.

Masih di Maluku Utara, PT SGS juga menerima bahan baku dari PT. Bela Berkat Anugrah (BBA) yang memiliki izin HPH. Dalam laporan PT BBA, kayu yang masuk ke Sumber Graha Sejahtera, tidak ada jenis kayu merbau, yang ada hanya jenis kayu campuran dan meranti.

Namun, anggota tim pemantau yang bertugas di Maluku Utara menemukan adanya kayu merbau yang ditebang perusahaan. Dalam investigasi lapangan, juga ditemukan adanya tumpukan kayu merbau di antara tumpukan kayu rimba campuran yang siap dikapalkan menuju PT SGS.

Selain dari Maluku Utara, perusahaan juga memperoleh suplai bahan baku dari sejumlah perusahaan di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat. Jenis kayu yang disuplai adalah kayu meranti, kayu indah dan kayu campuran.

Sebelumnya, PT Panply pernah tersandung kasus pembalakan liar pada tahun 2017 di wilayah Kecamatan Burau. Perusahaan diduga terlibat dalam suplai ratusan penggal kayu yang berasal dari kawasan hutan yang tidak memiki izin. 

Hasil pemantauan sebelumnya, juga ditemukan kasus tunggakan pajak retribusi pengukuran kayu oleh PT. Sumber Graha Sejahtera. Termasuk juga belum ditemukannya dokumen AMDAL yang telah direvisi di Kantor Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Luwu pasca perusahaan tersebut berganti nama pada 2017.

 

Selundupkan Kayu Merbau, Perusahaan Kayu di Maluku Utara Manipulasi Dokumen Pelaporan
by Super User
Hits: 391

Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) Maluku Utara (Malut) terus pemantauan salah satu perusahaan kayu terbesar di Ternate, PT. Bela Berkat Anugerah (BBA). Perusahaan ini melakukan aktivitas HPH di wilayah Pulau Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, di Desa Yaba dan dan Desa Jojame. Informasi yang didapatkan pada awal 2019 perusahaan melakukan pemuatan kayu di wilayah Sayoang, Desa Babang- Halmahera Selatan.

Perusahaan di Surabaya Ekspor Kayu Ilegal
by Super User
Hits: 697

Pasca pengungkapan kasus pencurian kayu sonokeling di Tulungagung dan Trenggalek, beberapa fakta baru mencuat ke permukaan. JPIK Jawa Timur mendapatkan laporan bahwa selain dua kabupaten di atas, pohon peneduh jalan jenis sonokeling di Pasuruan, Malang dan Blitar juga ditebang secara ilegal.

Diketahui bahwa kayu-kayu ilegal tersebut ditadah CV Magalih, sebuah perusahaan yang beralamat  di Pasuruan, Jawa Timur. Sebelumnya, pihak kepolisian telah menetapkan 5 orang tersangka. Berdasarkan data yang ditemukan pemantau, hingga akhir Januari 2019, CV Magalih telah menerima kayu bulat sonokeling sebanyak 2000 batang yang dipasok dari Tulungagung tanpa diserta dokumen PUHH (Penatausahaan Hasil Hutan).

Dari hasil pemantauan, diketahui CV Manggalih tidak memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) dan tidak tercatat sebagai perusahaan pengekspor kayu Sonokeling. Perusahaan juga diduga tidak mempunyai izin legalitas indutri lanjutan (IUI).  Sebelum tersangkut kasus kayu illegal jenis sonokeling, CV Magalih juga pernah tersangkut kasus serupa. Perusahaan ini menerima kayu illegal dari Kalimantan.

Dari pemantauan lapangan, setiap pekan CV Magalih mengirim kayu sonokeling sebanyak dua kontainer. Pengirimian biasanya ke depo ekspor atau ke terminal Peti Kemas Surabaya untuk selanjutnya dikapalkan ke China. PT Sucofindo sebagai lembaga pengawas dan pemeriksa pun membenarkan adanya aktivitas pengiriman kayu yang diangkut di lokasi operasi CV Magalih dengan V-Legal No 19.00186 & 00185. Namun, dokumen ekspor yang digunakan adalah  CV Karya Makmur Sejahtera yang tercatat memiliki SVLK.

Oleh karena itu, perusahaan diduga kuat melakukan join bisnis dengan industri yang memiliki SVLK untuk memuluskan aktivitas ekspor kayu sonokeling. Dari hasil investigasi, dugaan terbukti dengan ditemukannya CV Karya Makmur Sejahtera (KMS) Surabaya yang selama ini bekerja sama dengan CV Magalih untuk mengekspor kayu.

Sementara aturan SVLK menyebutkan bahwa, industri yang telah mempunyai SVLK tidak diperbolehkan melakukan kerja sama dengan industri manapun yang belum mempunyai SVLK. Tujuannya, agar pasokan sumber bahan baku yang diterima industri hilir dapat terjamin legalitasnya.

CV KMS adalah pemegang VLK-0003 untuk ETPIK Non Produsen yang berlaku 22 April 2016 – 21 April 2022 yang dikeluarkan oleh Tropical Rainforest International Certification (TRIC). Perusahaan ini beralamat di Margomulyo, Surabaya.

Selain penyalahgunaan SVLK, CV KMS diduga memalsukan dokumen LMK (lembar mutasi kayu) saat mengekspor 2 kontainer kayu ke China, sehingga lembaga verifikasi dapat menerbitkan dokumen V-Legal dengan No 19.00186 & 00185 untuk ekspor atas nama CV Karya Makmur Sejahtera.

Atas fakta tersebut, Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu telah merespon laporan JPIK Jatim dengan melakukan audit khusus terhadap CV Karya Makmur Sejahtera. Atas dugaan pelanggaran tersebut, TRIC melalukan audit atas CV KMS. Hasilnya, CV KMS terbukti melakukan pelanggaran S-VLK dan berhak dijatuhi  sanksi berupa pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) karena terbukti telah melakukan pelanggaran dalam sistem PUHH dan SVLK.

Terkait temuan-temuan di atas, selain melaporkan CV Magalih dan KMS, pemantau independen kehutanan juga melaporkan kinerja LVLK TRIC Kepada Komite Akreditasi Nasional (KAN).  TRIC terbukti  tidak cermat dalam melakukan pemeriksaan silang dokumen yang dikirimkan oleh CV KMS terkait dokumen LMK dan dokumen lainnya hingga dapat diterbitkan dokumen V-Legal untuk ekspor kayu sonokeling ke China.