Pembelajaran dari Darurat Pacsabencana

in Sulawesi Tengah
Hits: 118

Gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah 28 September 2018 selain menyebabkan ribuan korban jiwa, juga melululantahkan bangunan fisik. Pancabencana, kebutuhan rekonstruksi membutuhkan banyak bahan bangunan. Banyak suplai kayu yang dibutuhkan untuk kembali membangun hunian warga yang lenyap disapu tsunami.

Fenomena ini menjadi perhatian Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) Sulawesi Tengah. Dalam kegiatan pemantauan kerja sama dengan JURnaL Celebes yang didukung oleh program FAO-EU FLEGT , pemantau di Sulawesi Tegah juga turut memantau dinamika penggunaan kayu pascatsunami, khususnya pembangunan hunian sementara (huntara).

Pemantau Sulawesi Tengah menemukan hal yang menarik. Dalam proses pembangunan huntara, dengan alasan membutuhkan banyak kayu, kemudian terjadi suplai kayu dari berbagai tempat. Dengan dalih kondisi darurat, kayu-kayu yang dipasok ke Palu, sudah tidak mempertimbangkan lagi apakah didapat secara legal atau ilegal.

Sesuai informasi, banyak pihak berebutan menyuplai pembangunan huntara ribuan unit. Untuk kebutuhan ini, perusahaan dan perorangan mengambil peran untuk menyuplai kayu. Kayu-kayu setengah jadi begitu banyak masuk ke lokasi pembangunan huntara. 

Pemantau dari JPIK Sulteng sudah menduga akan ada situasi yang terjadi dalam proses penanganan bencana dengan segala macam bentuk bantuan. Salah satu di antaranya huntara  dengan berbagai macam ukuran bangunan. Ada yang membangun huntara dengan 5 x 4 meter.  Ada yang membagikan bahan-bahan bangunan kepada masyarakat korban bencana lalu mereka sendiri yang membangun, seperti yang di lakukan ACTED sebuah lembaga nirlaba dari Perancis.

Kondisi tersebut memaksa kebutuhan akan bahan baku huntara harus di dapatkan sesegera mungkin untuk membantu para korban bencana. Bahan baku utama dalam keadaan darurat untuk membangun huntara ialah kayu. Dengan kebutuhan para korban yang berada di tiga wilayah terdampak bencana Palu, Sigi, dan Donggala.

Perkembangan pemantauan kayu yang dipantau JPIK Sulawesi Tengah dalam proses penanganan bencana. Salah satu perusahaan yang menyuplai kebutuhan kayu huntra  ialah  CV Army Jaya. Perusahaan ini punya lokasi operasi di Kecamatan Balaesang Tanjung, Kabupaten Donggala. Perusahaan ini menyuplai ke ACTED, sebelum disalurkan ke lokasi pembangunan huntara di  Palu, Sigi dan Donggala

Tak Terkendali

Dengan dalih situasi darurat, suplai kebutuhan kayu untuk kebutuhan rekonstruksi hunian diduga tak terkendali. Kayu-kayu yang dipasok tidak mengabaikan lagi masalah legalitas. Apakah kayu-kayu itu diperoleh secara legal, atau secara ilegal dengan pengambilan kayu di berbagai tempat lewat pembalakan liar (illegal logging).

Bukan hanya kayu, ada masyarakat yang juga terdesak kebutuhan hidup pascabenana, sesuai informasi juga menebang pohon kelapa mereka untuk kemudian dijual ke pihak yang membeli sebagai bahan pembangunan pascabencana. Ini tentu akan memberi dampak karena menebang pohon kelapa yang produktif akan makin mengurangi potensi ekonomi pasca bencana.

Ini menjadi fenomena menarik yang perlu menjadi pembelajaran bagi kejadian bencana yang terkait dengan upaya mendorong penggunaan kayu secara legal dalam mengurangi kerusakan hutan. Karena itu, apa yang terjadi di Palu pascabencana, kiranya menjadi pembelajaran untuk bisa mengantisipasi persoalan seperti ini dalam situasi pescabencana ke depan. JC

Leave your comments

Comments

  • No comments found