DLH Ancam Cabut Izin Perusahaan Kayu

in Sulawesi Tengah
Hits: 118

Di Sulawesi Tengah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Parigi Moutong menyatakan segera memberi sanksi kepada sebuah perusahaan pengolahan kayu. Jika sanksi administrasi tidak dilaksanakan, pihak dinas akan mengusulkan agar izin perusahaan tersebut dicabut. Pernyataan ini dikemukakan kepada pemantau independen setelah melakukan konfirmasi tentang sebuah perusahaan kayu yang diduga belum pernah membuat laporan berkala pengelolaan lingkungan.     

Dalam proses pemantauan implementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) di lima provinsi yang dilaksanakan JURnaL Celebes, pemantau dari Jaringan Pemantau Independen Kehutanan banyak menemukan pelanggaran dan ketidakpatuhan pengelolaan lingkungan. Kondisi ini juga sebagai akibat dari pengawasan yang lemah dari pihak pemerintah daerah.

Salah satu unit usaha yang menjadi fokus pemantauan JPIK Sulawesi Tengah adalah PT Trio Adhi Sejahtera (PT TAS). Perusahaan ini juga diduga kurang taat pada pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup. Karena itu, pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Parigi Moutong menyatakan akan memberikan sanksi administrasi. Jika peringatan dan saksi namun tetap tidak diabaikan, maka pihak DLH akan mengambil tindakan tegas misalnya pencabutan izin.

Pemantauan ini dilakukan untuk  melihat  secara langsung dan lebih jelas proses-proses pengelolaan  kayu oleh industri dari tingkat hulu hingga bagian hilir. Salah satunya ketaatan pelaporan berkala pengelolaan lingkungan hidup untuk menjalankan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pengawasan Lingkungan (RKL/RPL)

Selama ini, perusahaan memasok kayu dari masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Donggala, Kabupaten Tolitoli dan Kabupaten Poso. Tepatnya di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Dolago Tanggunu dan Tinombo Dampelas.

Perusahaan pemegang Izin Usaha Industri Pengelolaan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) ini juga mengolah kayu lapis dengan bahan bakunya dipasok perusahaan PT Sentral Pitulempa dan PT Touna Raya Coconut.

Dari dokumen yang diperoeh di DLH Parigi Moutong, tim pemantau JPIK Sulawesi Tengah tidak menemukan dokumen laporan RKL-RPL yang mestinya disampaikan secara berkala setiap enam bulan oleh PT TAS.

Sesuai informasi, PT TAS belum menyetor laporan pengelolaan lingkungan selama tiga tahun terakhir. Informasi tersebut dibenarkan oleh Kepala Seksi Penegakan Hukum (Gakkum) DLH Kabupaten Parigi Moutong, Idrus. Menurut dia, sejak beroperasi pada 2017, PT TAS baru satu kali menyetor dokumen laporan RKL-RPL.

“Terhitung baru satu kali menyetor dokumen laporan pengelolaan lingkungan hingga saat ini  masuk  pada tahun 2019,” terang Idrus.

Pemantau menduga ketidaktaatan pada aturan pengelolaan lingkungan hidup ini juga karena lemahnya pengawasan pemerintah daerah. Mestinya DLH juga aktif melakukan pengawasan dan menegakkan aturan.

Terlepas dari apakah ini terjadi karena pihak perusahaan yang tidak taat atau pengawasan yang lemah, Idrus berjanji pihaknya akan memberikan sanksi. Menurut Idrus, DLH akan memberikan sanksi administrasi untuk tahap awal.

Jika sanksi administrasi tidak juga dihiraukan, maka Idrus menyatakan akan mengusulkan untuk pencabutan izin. Hal ini dilakukan karena perusahaan dianggap telah melanggar ketentuan Undang-Undang Lingkungan Hidup.

“Jika sanksi administrasi ini masih tidak dipedulikan, maka pihak BLH dapat melakukan pencabutan izin PT TAS,” kata Idrus.

Atas kelalaian tersebut, pemantau menilai bahwa kondisi tersebut dapat menjadi peluang bagi perusahaan untuk melanggar. Padahal, perusahaan telah mendapatkan legalitas berupa sertifikat Legalitas Kayu (SLK).

Sertifikat legalitas kayu PT TAS diterbitkan lembaga sertifikasi PT Nusa Kelola Lestari yang beralamat di Tanah Sareal, Bogor. Sertifikat tersebut berlaku sejak Juli 2018 hingga Juli 2024.

Terkait adanya kemungkinan pelanggaran yang dilakukan perusahaan, hingga September 2019, JPIK Sulteng masih terus melakukan pemantauan. Tim JPIK Sulteng

Leave your comments

Comments

  • No comments found