Tantangan Penegakan Hukum di Sulawesi
in Sulawesi Selatan
Hits: 103

Pembalakan liar masih menjadi momok menakutkan bagi masa depan kelestarian hutan Indonesia. Di Pulau Sulawesi saja, Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Sulawesi mencatat ada 24 kasus pembalakan liar yang telah dilimpahkan ke kejaksaan sepanjang 2016-2018.  Artinya, dalam kurun waktu satu tahun rata-rata terjadi delapan kasus pembalakan liar yang ditemukan.

“Umumnya peredaran kayu ilegal di Pulau Sulawesi berasal dari Sulawesi Tenggara, sebagian dari Malili, sebagian dari Morowali yang masuk ke Sulawesi Selatan,” kata Kepala Balai Gakkum Muhammad Nur saat membawakan materi di kegiatan Inception Meeting bersama parapihak dan perwakilan FAO-EU FLEGT Programme yang dilaksanakan JURnaL Celebes, Senin (27/12/2018) di Makassar.

Selain pembalakan liar, ancaman lain yang bisa merusak kelestarian hutan Indonesia yaitu perambahan kawasan hutan untuk pertanian dan perdagangan tanaman dan satwa liar. Jumlah kasus perambahan pun tak jauh berbeda dari pembalakan liar. Di Sulawesi tercatat ada 22 kasus perambahan sepanjang 2016-2018.

“Pelaku perambahan kawasan hutan punya banyak modus. Ada yang mengklaim sebagai hutan adat. Padahal sebetulnya bertentangan dengan hukum yang ada,” kata Muhammad Nur. 

Dari sekian banyak kasus yang telah ditangani Gakkum seluruh indoensia, uang negara yang berhasil diselamatkan sebesar Rp 18,1 triliun untuk seluruh Indonesia. Sedangkan untuk jumlah kasus yang ditangani ada 540 kasus. “Satu kasus saja bisa menyelamatkan uang negara sampai Rp 6 triliun,” tambah Nur.  

Nur menjelaskan, selama 2018, pengaduan yang masuk mencapai ratusan. 63 di antaranya terkait kehutanan, dan sisanya terkait sektor lain, seperti lingkungan hidup (LHK dan non LHK). Pengaduan ini bersumber dari pengaduan langsung, melalui surat, pesan singkat, telepon dan media sosial. Pengaduan terkait kasus kehutanan relatif lebih tinggi dibanding sektor. Sebanyak 56 pengaduan telah ditangani dan 7 masih dalam proses. “Jadi semua (pengaduan) kami tindak lanjuti. Ada lebih seratus yang memasukkan pengaduan tahun ini (2018) yang ditindak lanjuti adalah 83 kasus,” katanya.

Untuk luas hutan yang yang diamankan Gakkum Sulawesi saat ini adalah 650.00 hetare yang tersebar di lima provinsi yanitu Sulawesi Selatan, Tenggara, Barat, Tengah dan Sulawesi Utara, dengan jumlah jumlah Polisi hutan (Ppllhut) 270 orang.  

Selain pengawasan di area yang telah ditetapkan, Gakkum Sulawesi juga mengawasi 35 izin LHK sepanjang 2018. Dari hasil pengawasan, hanya ada 7 yang taat, 27 tidak taat dan dilakukan satu pencabutan izin. Untuk izin yang tidak taat, diberikan sanksi administrasi. Sepanjang 2016-2018, ada 64 izin yang menerima sanksi administrasi.

Selain pelanggaran-pelanggaran tersebut, yang juga ditemukan Gakkum adalah dua kasus kebakaran hutan. Apabila dirangkum, selama tiga tahun, ada ada 53 kasus yang telah dilimpahkan ke pengadilan. Sementara itu, untuk proses penegakan hukum yang selama ini dilakukan di lapangan, Gakkum menemukan banyak pelanggaran yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Tapi, jika pelanggaran ditemukan di tatanan masuyarakat, tidak langsung masuk ke ranah pidana.

“Masyarakat yang belum paham diberi kesempatan dulu bagaimana memahami prosedur pengelolaan kawasan dan pengelolaan tata usaha kayu. Yang kami tangkap cukongnya. Tapi biasanya kami menangkap pelaku di lapangan (masyarakat) untuk bisa menjerat cukongnya,” paparnya.  Gakkum juga mencatat, kegiatan usaha yang tanpa dokumen lingkungan mencapai ratusan.

Oleh karena itu, untuk pelanggaran izin lingkungan, KLHK memiliki kebijakan tersendiri yang mengacu pada penerbitan Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2012 tentang izin Lingkungan. Ketika pelanggaran dilakukan kelompok usaha yang telah berdiri sebelum tahun 2012, sebelum adanya PP dan izin usahanya ada, maka ditindak lanjuti dengan sanksi administrasi. Sementara itu, untuk usaha di atas 2012 ketika sudah ada izin dan diakui oleh pemerintah daerah, juga ditindak lanjuti dengan hukum administrasi.

Tantangan

Agar mampu menangani begitu banyak kasus, Muhammad Nur mengimbau kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penegakan hukum ini untuk tahan banting dari intimidasi. Karena tak bisa dipungkiri, pekerjaan penyidik bukanlah hal mudah.  

“Intimidasinya luar biasa. Kadang ada surat kaleng masuk, tapi kita harus berdiri kuat. Kalau kita mau membaca surat kaleng yang masuk sepertinya besok kita meninggal,” katanya sembari bergurau.

Selain kesiapan mental, yang tak lah pentingnya adalah membangun jejaring dengan parapihak. Apalagi mengingat kuantitas sumber daya manusia yang tidak seimbang dengan luas wilayah yang harus diawasi Gakkum Sulawesi. Jumlah staf Gakkum Sulawesi saat ini keseluruhan adalah 125, sedangkan jumlah penyidik hanya 20 orang.  

“Sangat tidak seimbang, oleh karena itu ada strategi khusus yang digunakan, pola kerja sama,” katanya.

 Untuk pola kerja sama ini, telah dilakukan Gakkum sejak awal pembentukannya. Ada sejumlah kasus yang ditangani adalah tindak lanjut dari temuan kasus dari lembaga berwenang yang lain. Salah satu pola kerja sama yang telah dibangun adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

“Saat ini ada 6 kapal yang disita Gakkum karena kerja sama dengan bea cukai. Ada 5 kapal ditangkap saat operasi peredaran kayu di laut oleh Bea Cukai,” katanya.

Untuk kegiatan operasi di laut, Gakkum saat ini belum memliki sarana maupun prasarana yang memadai. Termasuk belum memiliki kapal operasi dan sumber daya manusia yang bisa menjalankannya. Termasuk anggaran operasi yang terbilang mahal dan tak mampu ditanggung sendiri oleh Gakkum.

“Anggaran satu kali operasi itu banyak, bisa sampai miliaran,” ujarnya.

Oleh karena itu, pola kerja sama yang telah terjalin selama ini diharapkan bisa terus berlanjut. Gakkum pun berkomitmen untuk menuntaskan semua kasus yang ditindak lanjuti dari instansi yang lain.

 

 

Leave your comments

Comments

  • Guest (Bert McGuire)

    My town has always been deprived of the latest technological achievements of humanity. It's great news that our government has supported this initiative. I hope we will have high-quality digital television network by next year.

    0 Short URL:
  • Guest (Brandon Morrison)

    This initiative may seem very risky, but I am very glad that my city is one of the first introduced to the digital broadcasting technologies and entertainment in my country.

    0 Short URL: