Tantangan Implementasi SVLK di Indonesia
in Sulawesi Selatan
Hits: 190

 

Stigma Indonesia sebagai sumber kayu ilegal belum hilang, bahkan setelah pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sejak 2009.  Tantangan implementasi aturan ini masih menjadi tugas besar karena belum dapat dijalankan oleh pelaku usaha perkayuan di Indonesia secara keseluruhan.

SVLK sendiri merupakan suatu sistem yang menjamin legalitas sumber kayu. Artinya, SVLK adalah sistem ketertelusuran kayu, mulai dari bahan baku, hingga produk yang dijamin berasal dari sumber yang legal.

“SVLK bukan regulasi, tapi semacam sampul yang di dalamnya banyak aturan. Peraturan terkait peredaran hasil hutan, terkait industri, ketenagakerjaan, dan lain-lain yang disampul menjadi satu,” kata Selamet Riyadi dari Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah XV Makassar dalam kegiatan Inception Meeting yang digelar JURnal Celebes bersama parapihak dan perwakilan FAO-EU FLEGT Programme di Makassar, Senin (17/12/2018).

Bukan hanya memerangi peredaran kayu-kayu ilegal, lebih jauh SVLK ini juga menjadi edukasi akan pentingnya keberlanjutan sumber daya hutan. “SVLK bukan semata-mata untuk legalitas, tapi bagaimana agar unit manajemen (pelaku usaha) yang memperoleh SVLK punya mindset sustainability,” kata Selamet. 

Lebih jauh lagi, SVLK ini juga menjadi instrumen penting untuk mempromosikan kayu-kayu Indonesia di pasar global. Terbukti, setelah dua tahun berjalan, penerapan SVLK dengan lisensi FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) menghasilkan kemajuan signifikan. Pelaksanaan lisensi FLEGT terbukti mendongkrak nilai ekspor produk kayu Indonesia di pasar Uni Eropa.

“SVLK bukan semata-mata meningkatkan nilai produk kayu, tapi sebagai nilai jual untuk produk di luar,” ujar Selamet.

Dalam penerapan SVLK, kata Selamet, ada empat prinsip penting yang harus dipenuhi para pelaku usaha. Pertama adalah legalitas usaha, dalam artian sebuah unit usaha harus mempunyai dokumen legalitas usaha seperti akte pendirian, legalitas bahan baku dan produksi.

Selain itu, sebuah unit usaha juga harus mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. Artinya perusahaan bisa menjamin legalitas sumber bahan kayu dan proses-proses produksi yang dilakukan. Kemudian yang juga wajib dipatuhi adalah keabsahan perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dari unit usaha ke unit usaha yang lain. Dan yang terakhir adalah prinsip pemenuhan terhadap eraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.

“SVLK juga mengakomodir peraturan-peraturan terkait ketenagakerjaan,” ujar Selamet.  

 

Peran Penting Pemantau Independen dan Celah Pelanggaran

Sebagi sebuah sistem SVLK, adalah kerja kolaborasi dari banyak pihak.  Pemerintah sebagai regulator, ada Komite Akreditasi Nasional (KAN), perusahaan kayu, dan pemantau independen. Salah satu unsur penting dalam penegakan SVLK ini adalah kehadiran pemantau independen. Pemantau ini berfungsi melakukan pengawasan tata kelola hutan yang tersebar di Indonesia.

Salah satu peran penting pemantau independen dalam penerapan SVLK menurut Selamet adalah setelah proses audit perusahaan. Celah-celah seperti inilah yang memungkinkan pelaku usaha melakukan pelanggaran, meskipun telah memiliki dokumen SVLK.

“Proses audit ada setahun atau dua tahun atau lebih. Siapa yang menjamin kalau perusahaan A masih menjaga kelestarian kalau tidak dilakukan audit lagi, titik kritisnya di situ,” kata Selamet.

Oleh karena itu, Selamet menekankan adanya celah-celah pelanggaran yang mungkin saja dilakukan para pelaku usaha yang juga harus dicermati para pemantau independen. Salah satu celah yang mungkin terjadi adalah setelah proses audit dari pemerintah selesai. 

“Ini sebenarnya harapan kami untuk pemantau independen karena kalau tidak dilakukan seperti itu, kita bisa kecolongan di situ,” kata Selamet.

Menurut Selamet, peran penting dari pemantauan ini tak lain untuk memastikan sumber bahan baku kayu hingga ke tingkat tapak. Artinya, proses peredaran kayu benar-benar terpantau dari hulu agar legalitas bisa terjamin hingga ke hilir.

Masih berkaitan dengan proses audit, menurut Selamet, yang perlu menjadi perhatian pemantau independen adalah kehadiran internal audit setelah sebuah unit usaha telah mendapatkan sertifikat legalitas kayu. Seperti diketahui, setiap industri, harus menunjuk manajemen representatif yang bertugas menjaga proses legalitas kayu. Tugas dari internal audit ini adalah mengaudit unit usahanya sendiri sebelum audit eksternal dilakukan lembaga independen.

Selain itu, celah pelanggaran yang juga mungkin terjadi adalah pada pelaku usaha pemegang izin pemanfaatan kayu. Banyak pemegang IUIPHHK yang berlaku satu tahun yang menganggap tidak perlu melakukan legalitas SVLK. Padahal pemegang izin sekalipun juga harus memiliki dokumen SVLK.

“Begitu diaudit industri, dilacak ke belakang dari mana sumbernya, biasanya tidak ber-SVLK,” kata Selamet.

Selain beberapa poin penting di atas, yang juga perlu dikritisi para pemantau independen adalah Tempat Penampungan Terdaftar (TPT) kayu. Menurut Selamet, TPT kadang menjadi tempat mentransitkan kayu sebelum ke hilir. Padahal definisi sengguhnya dari TPT tidak berdiri sendiri dan masih satu kesatuan dalam perusahaan.

“Kalau kayunya tidak muat, perusahaan membuat TPT untuk menampung sementara. Tapi faktanya tidak digunakan seperti itu. Di SVLK, untuk pemantau indpenden bisa mengkritisi kondisi seperti ini.”

Selain pengawasan pasca legalitas, juga penting melakukan pengawasan pada proses sertifikat legalitas.  Seperti diketahui, proses sertifikat legalitas ini bisa dilakukan berkelompok. Dalam artian, beberapa industri bisa digabung menjadi satu. Namun, celah pelanggaran yang bisa timbul di lapangan adalah ruang lingkup sertifikasi yang berbeda di masing-masing unit usaha.