SVLK Butuh Sanksi Tegas

in Sulawesi Selatan
Hits: 159

Implementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sesungguhnya akan membuat tata kelola kehutanan yang lebih baik. Jika instrumen ini dilaksanakan sepenuhnya, akan memberikan dampak baik dalam penatausahaan hasil hutan.

‘’Hanya saja, SVLK masih perlu diperbaiki, terutama di level industri kecil. Di industri kecil, mereka masih menilai sertifikat tidak memberikan nilai tambah. Sertifikat legalitas kayu masih mahal. Karena itu mereka berpikir, tanpa ada SVLK pun mereka bisa mengelola usaha,’’ ungkap Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Hutan Produksi, Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah XIII Makassar, Elbakti, S.Hut, M.Sc.

Berbicara sebagai narasumber Lokakarya Hasil Pemantauan JURnaL Celebes dan Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) di lima provinsi di Makassar, 2 Desember 2019, Elbakti menyatakan semoga hasil pemantauan yang disampaikan JURnaL Celebes kepada pemerintah ini akan menjadi pertimbangan untuk membuat SVLK tidak hanya terkonsentrasi pada industri primer berskala besar, tetapi juga industri kecil.

Pada lokakarya yang dihadiri berbagai pemangku kepentingan itu, Elbakti menyatakan Balai Pengelolaan Hutan Produksi mempunyai tugas pokok yang lebih pada pengawasan dan peningkatan kapasitas tenaga teknis pengelolaan hutan produksi (Ganis PHP) untuk mendorong penatausahaan hasil hutan yang baik sesuai dengan undang-undang.

‘’Kalau dulu kami juga terlibat pemantauan langsung legalitas peredaran kayu. Namun peran itu kini juga telah diemban oleh pemantau independen, dan BPHP lebih konsentrasi pada pengawasan dan pembinaan kinerja ganis PHP,’’ ungkap Elbakti.

Salah satu tantangan yang terkait dengan peran BPHP dan instansi lain terkait dengan kehutanan, menurut Elbakti, adalah perubahan regulasi yang cukup dinamis. Dengan demikian, ada aturan yang belum maksimal dilaksanakan, datang lagi aturan lain yang memaksa aparat kehutanan juga harus tanggap dan dinamis mengikuti perubahan-perubahan tersebut. 

Menanggapi hasil temuan pemantauan JURnaL Celebes dan pemantau independen tentang kasus penyalahgunaan Tempat Penampungan Terdaftar (TPT) dan Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan (TPT-KO) Elbakti juga mengakui sarana ini menjadi salah satu tempat pelanggaran. Pihaknya juga menemukan dalam proses pemantauan.

‘’Tentang itu sudah ada aturan baru. Tapi karena aturan masih baru, baru dikeluarkan akhir bulan lalu (akhir November 2019) masih dalam proses implementasi. Mudah-mudahan ini ke depan bisa mengatasi tempat penampungan kayu yang selama ini memang sering dijadikan sarana untuk melakukan pelanggaran. Jadi aturan baru itu untuk mengantisipasi dan menyelesaikan masalah TPT tersebut,’’ jelas Elbakti.

Menanggapi temuan pemantauan tentang dugaan manipulasi dokumen angkutan kayu, Elbakti menyatakan pengawasan saat ini hampir semuanya dilakukan lewat online. Namun masih ada saja celah yang dimanfaatkan untuk melakukan manipulasi.

‘’Dalam sistem online membatasi kayu meranti dan rimba campuran yang dipantau lewat Sistem Informasi Penata Usahaan Hasil Hutan (SIPUHH). Ini dalam sistem kubikasi dan jenis kalau. Kalau salah satunya over seharusnya tidak akan terbit,’’ papar Elbakti.

Kemudian dalam implementasi SVLK, menurut Elbakti, belum ada sanksi yang tegas. Misalnya untuk menyampaikan laporan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) online masih banyak perusahaan yang belum sepenuhnya taat laporan. Baru hanya industri skala besar yang patuh menyampaikan laporan, tetapi banyak industri menengah belum patuh secara rutin dan tepat waktu. Tim JC 

Leave your comments

Comments

  • No comments found