Sembilan Bulan Pemantauan di Lima Provinsi

in Sulawesi Selatan
Hits: 198

Sejak Oktober 2018 sampai Desember 2019, JURnaL Celebes melaksanakan kegiatan pemantauan peredaran kayu untuk meningkatkan kapasitas pemantau JPIK di lima provinsi. Program ini berbasis pada kegiatan pemantauan, distribusi informasi, dan pemberian rekomendasi pada pemerintah dan berbagai pihak untuk perbaikan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVK). Program ini didukung FAO-EU FLEGT Programme.

Kegiatan pemantauan di lima provinsi masing-masing di Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Jawa Timur. Tiga provinsi yakni Maluku Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara sebagai wilayah hulu sebagai sumber kayu. Sementara Sulawesi Selatan dan Jawa Timur merupakan wilayah hilir, karena Makassar dan Surabaya adalah pusat industri pengolahan kayu.

Kegiatan pemantauan ini diberi judul Strengthening Indonesia Inedependent Forestry Monitoring Network to Ensure a Credible Timber Legality Verification System (SVLK) and Effective VPA Implementation.(Memperkuat Jaringan Pemantau Independen Kehutanan Indonesia untuk Memastikan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang Kredibel dan Penerapan VPA yang Efektif).

Sesuai dengan topiknya, kegiatan pemantauan ini dilaksanakan dalam konteks peningkatan kapasitas pemantau independen dari Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) sebagai masyarakat sipil. Dampak dari kegiatan ini diharapkan bisa menguatkan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang kredibel.

Misi utama kegiatan ini adalah meningkatkan kapasitas pemantauan JPIK sebagai representasi peran masyarakat sipil dalam menguatkan implementasi SVLK. Peningkatan kapasitas pemantau  diformat lewat proses pemantauan, setelah pemantau diberi pelatihan teknis. Hasil dalam proses pemantauan ini selain memberi pembelajaran, juga menjadi bahan untuk memberikan masukan atau rekomendasi kepada pemerintah Indonesia untuk menguatkan SVLK

Dampak jangka panjang dari program ini untuk mencapai suatu situasi di mana masyarakat sipil Indonesia dapat memainkan peran sentral dalam pengembangan implementasi SVLK yang kuat dan kredibel. Menghasilkan tata kelola hutan yang lebih baik, menurunkan deforestasi, yang berdampak pada manfaat bagi mata pencaharian lokal, dan industri berbasis kehutanan yang legal, profesional dan akses pemasaran yang luas.

Kegiatan pemantauan dilaksanakan serentak di lima provinsi. Pemantau JPIK di Maluku Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Pemantau di tiga wilayah ini lebih konsentrasi pada asal-usul kayu dan proses peredarannya sampai di industri pengolahan. Sementara Pemantauan di Sulawesi Selatan dan Jawa Timur fokus pada pengolahan kayu.

JURnaL Celebes menempatkan masing-masing tiga pemantau di setiap wilayah. Setiap bulan para pemantau menyampaikan hasil laporan berupa temuan-temuan di lapangan. Hasil laporan ini kemudian dikompilasi menjadi informasi dan data. Informasi terebut disebarluaskan lewat media massa, newsletter Pantau dan website www.jpikcelebes.or.id . Dari hasil pemantauan ini, JURnaL Celebes akan menyampaikan input atau rekomendasi kepada pemerintah dan parapihak untuk menjadi bahan perbaikan SVLK, khususnya dan perbaikan tata kelola untuk mencapai tujuan pengelolaan hutan lestari.

Dalam proses pemantauan, JURnaL Celebes dan pemantau juga menyampaikan laporan keluhan ke pemerintah, Komite Akreditasi Nasional, lembaga-lembaga sertifikasi dan pihak terkait jika menemukan pelanggaran atau tindakan ilegal.

Di akhir program, berdasarkan temuan-temuan atau pengalaman dalam pemantauan ini, JURnaL Celebes akan menyampaikan rekomendasi ke pihak-pihak terkait yakni kementerian dan badan/balai terkait, lembaga-lembaga sertifikasi, dan pemerintah daerah.

Pada 2 Desember 2019, JURnaL Celebes melaksanakan workshop penyampaian hasil pemantauan, untuk menyampaikan hasil pemantauan. Hasil pemantauan ini kemudian didiskusikan dengan para pemangku kepentingan untuk memberikan masukan-masukan. Workshop yang dihelat di Makassar ini juga diperkaya dengan narasumber masing-masing Elbakti, S.Hut, M.Sc dari Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah XIII Makassar, Muhammad Amin, SH, MH dari Balai Pengawasan dan Penegakkan Hukum (Gakkum) Wilayah Sulawesi, Dr.Ir. M. Ashar Said Mahbud, MP dari Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin, dan Abdullah Sangaji Ketua Indonesian Sawmill and Woodworking Association (ISWA) Sulawesi Selatan yang juga mewakili pihak industri. * Tim JC

Leave your comments

Comments

  • No comments found