Minus, Pengawasan Lingkungan di Makassar

in Sulawesi Selatan
Hits: 181

Salah satu aspek yang dipantau dalam pemantauan JURnaL Celebes dan pemantau JPIK adalah pengelolaan lingkungan hidup perusahaan. Temuan dalam aspek ini cukup miris. Semua perusahaan yang dipantau, tidak sepenuhnya melaksanakan ketentuan pengelolaan lingkungan hidup yang diamanahkan Undang-Undang Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009.

Di Makassar pada tahap awal pemantauan, pemantau sangat susah menemukan dokumen lingkungan hidup berupa Amdal atau UKL-UPL perusahaan di instansi berwewenang yakni dinas lingkungan hidup. Pemantau harus menelusuri dokumen-dokumen tersebut ke dinas lingkungan hidup pemerintah kota/kabupaten hingga di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan.

Semua dinas lingkungan hidup tidak memiliki data-data memadai tentang pengawasan pengelolaan lingkungan. Demikian, pemantau sulit menemukan dokumen lingkungan berupa Amdal atau UKL-UPL, perusahaan-perusahaan pengelolaan hutan kayu juga hampir semunya tidak patuh pada laporan berkala pengelolaan lingkungan (RKL-RPL).

Pemantau Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) Sulawesi Selatan mengajukan permohonan data laporan RKL-RPL enam perusahaan di Makassar. Sesuai informasi di DLH Kota Makassar hingga September 2019, baru ada dua perusahaan yang memenuhi laporan semester pertama 2019 yakni PT Katingan Timber Celebes dan PT Irmasulindo. Sedangkan PT Maruki International Indonesia dan PT Karya Jaya Mandiri belum menyampaikan laporan tahun 2019. Sementara PT Karya Triagung Permai baru menyampaikan laporan semester pertama 2017. Lalu, DLH Kota Makassar tidak memiliki data untuk PT Sumber Jati.

Menurut Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran, DLH Kota Makassar, Ir. Hj. Astiani Rahmi, M. Si, ada perusahaan tidak patuh menyampaikan laporan. Mereka harus disurati. Sementara pihak DLH sendiri belum mempunyai anggaran pengawasan yang memadai untuk pengawasan intensif.     

Belum Maksimal

Selain kurang patutnya penyampaian laporan, perusahaan-perusahaan juga belum sepenuhnya melaksanakan mekanisme pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan. Pemantau independen mencoba menganalisis dokumen-dokumen lingkungan dari perusahaan pengolahan kayu.

Dari salah satu dokumen pengelolaan lingkungan ditemukan bahwa perusahaan-perusahaan kayu belum mampu mengelolah limbah padatnya secara maksimal sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Pengelolaan Lingkungan (DPL). Ketentuan dalam DPL mengharuskan perusahaan membuat tempat penampungan sampah sementara dan bekerjasama dengan Dinas  Kebersihan Kota Makassar untuk mengelola limbah padatnya. Namun dalam praktiknya yang tertuang dalam laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, perusahaan justru membakar sampah dedaunan dan plastik di tempat penampungan.

Kemudian terkait dengan pengelolaan dan pemantauan kualitas udara, dalam lima tahun terakhir, hampir semua perusahaan yang dipantau tidak pernah melakukan pengujian kualitas udara. Padahal dalam DPL, diwajibkan untuk memantu kualitas udara dengan parameter yang ditentkan melalui uji laboratorium.

Lalu, terkait dengan pengelolaan dan pemantauan tingkat kebisingan, dalam laporan juga tidak melakukan ketentuan dalam DPL yang mengharuskannya untuk melakukan pemantauan tingkat kebisingan dengan cara uji lapangan/laboratorium serta interview dengan karyawan. Metode pemantauan yang dilakukan oleh perusahaan hanya dengan melakukan interview dengan karyawan.

Terkait dengan pengelolaan dan pemantauan penggunaan air tanah, juga tidak dijelaskan pelaksanaan dan pemantauannya. Padahal dalam DPL, harus melakukan uji laboratorium untuk menguji kualitas air dengan parameter uji antara lain bau, kekeruhan, rasa, suhu, warna.

Kondisi ini mencerminkan bahwa kinerja perusahaan maupun instansi berwewenang dalam pengelolaan lingkungan masih dianggap belum maksimal atau minus. Padahal, aspek lingkungan menjadi kriteria penting dalam pengembangan industri berkelanjutan. JC

Leave your comments

Comments

  • No comments found