Menelusuri Legalitas Bahan Baku PT Katingan Timber Celebes

in Sulawesi Selatan
Hits: 597

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) telah diberlakukan secara wajib sejak satu dekade lalu. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan pembalakan liar maupun perdagangan kayu ilegal dapat dihentikan. Namun di lapangan,  kerap ditemukan praktik ilegal yang bertentangan dengan hukum dan legalitas.

Perusahaan-perusahaan boleh memiliki legalitas berbagai perizinan. Tetapi di lapangan, seringkali ditemukan praktik ilegal yang bertentangan dengan hukum dan legalitas. Di hilir, kayu bisa legal karena prosesnya telah memenuhi syarat administratif SVLK. Namun di hulu, kayu tersebut bisa saja bermasalah. Misalnya berasal dari sumber yang tidak legal atau bahan baku  berasal dari unit manajemen yang bersertifikat legal, namun izin yang dipegang oleh unit manajemen tidak sesuai.

Oleh karena itu, JPIK Sulsel pada bulan Juli melakukan penelusuran  bahan baku perusahaan PT Katingan Timber Celebes (KTC). KTC merupakan salah satu industri pengolahan kayu di Makassar yang masih menggunakan kayu bulat sebagai bahan baku dan memegang izin Hutan Tanaman Industri (HTI).

Dari hasil penelusuran alur distribusi bahan baku KTC, diketahui bahwa kayu-kayu tersebut dipasok oleh PT Gema Hutani Lestari (GHL), di Desa Wamlana, Kecamatan Fena Leisela, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku.  Perusahaan diketahui memiliki izin pengelolaan hasil hutan alam atau HPH.

“Yang masih harus didalami dalam pemantauan ini adalah aspek proses suplai bahan baku ke KTC dan proses ekspor produk. Suplai bahan baku dari sumber asal, dan bagaimana proses ekspor produksi yang konon telah menggunakan sistem online,” kata pemantau JPIK Sulsel, Badauni AP.

Dikutip dari media lokal Pulau Buru, suaraburuselatan.com, pada 2017 GHL pernah tersangkut kasus pembalakan liar berupa penebangan jenis meranti di luar area kerja. Hal tersebut diungkap Ketua Lembaga Perlindungan Lingkungan Hidup Indonesia (LPLHI) Kabupaten Buru Selatan, Viktor Hukunala.

Diduga kayu ilegal tersebut ditebang sepanjang Desember 2016 hingga Februari 2017. Sebagai barang bukti, ditemukan puluhan hingga ratusan tunggak kayu bekas tebang milik GHL sekitar area Kecamatan Kepala Madan yang tidak dilengkapi label.

Untuk penelusuran lebih lanjut, pemantauan sumber bahan baku ini akan melibatkan pemantau kehutanan  yang berada di Pulau Maluku. Namun, hingga laporan ini di tulis, pemantauan ke GHL belum dilakukan karena kendala alam berupa bencana yang baru saja melanda wilayah ini.

Sementara itu, hasil pemantauan di lokasi operasi, Kepala Biro Logistik  KTC Nasir mengatakan saat ini pasokan kayu perusahaan mulai berkurang. Sepanjang 2019, manajemen sudah  meliburkan karyawan sekitar tiga bulan. Berkurangnya pasokan bahan baku juga disebabkan faktor cuaca di wilayah Timur Indonesia.

“Angin kencang dan besarnya gelombang laut hampir terjadi setiap bulan dalam tahun ini,” kata Nasir.

Kendati demikian, dari sisi legalitas, KTC hampir memenuhi semua ketentuan administratif. Kepatuhan pada legalitas pun sudah mengalami peningkatan dibanding pada pemantauan tiga tahun lalu, yang saat itu masih ditemukan pelanggaran administrasi atau legalitas.  Di antaranya pelanggaran pengelolaan lingkungan hidup.

Leave your comments

Comments

  • No comments found