Kemana Amdal PT Maruki?

in Sulawesi Selatan
Hits: 236

Sepanjang Maret hingga April 2019, Jaringan Pemantau Independen Kehutanan Indonesia (JPIK) Sulawesi Selatan memperdalam investigasi peredaran kayu. Salah satu yang menjadi sorotan adalah tentang buruknya pendokumentasian dokumen perusahaan, terutama yang berkaitan dengan dokumen pengelolaan lingkungan.

Sejumlah perusahaan yang dipantau diduga tidak melakukan laporan berkala pengelolaan lingkungan hidup. Bahkan ada perusahaan yang masih dicurigai tidak mengarsipkan dokumen pengelolaan lingkungan, seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) maupun Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL).

Jika terbukti benar, perusahaan-perusahaan ini jelas melanggar UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Salah satu perusahaan yang dipantau oleh JPIK Sulsel adalah PT Maruki Internasional Indonesia. Hingga kini, pemantau belum dapat menemukan dokumen lingkungan PT Maruki.

PT Maruki adalah perusahaan dengan produk utama furnitur untuk kebutuhan budaya masyarakat Jepang yang disebut Butsudan. Butsudan berfungsi sebagai tempat untuk menghormati dan berkomunikasi dengan para leluhur yang telah wafat.

Perusahaan ini berdiri pada 18 Juni 1997 dengan nama PT Tokai Material Indonesia dan kemudian berganti nama pada 2003 menjadi PT Maruki Internasional Indonesia. Dewan Manajemen pernah diisi Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah sebagai Presiden Direktur.

Sejauh ini perusahaan menggunakan material kayu dengan komposisi 40% kayu lokal dan 60% kayu impor. Lokasi Perusahaan berada di Kawasan Industri Makassar (KIMA) dengan luas sekitar 6 hektare.

Terkait keberadaan dokumen lingkungan perusahaan, dua institusi berwenang, yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar dan Provinsi Sulawesi Selatan tidak bisa memperlihatkan dokumen PT Maruki. Berdasarkan surat permintaan dokumen yang dilayangkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar pada 14 Januari 2019 hanya ada 3 perusahaan (dari 6 perusahaan yang diminta) yang memiliki dokumen lengkap di Dinas Lingkungan Hidup. Ketiganya adalah PT KTC, PT Irmassulindo, dan PT Karya Tri Agung Permai.

DLH Kota Makassar dan provinsi tidak dapat memberikan dokumen PT Maruki dengan dalih tidak menemukan dokumen tersebut pada penyimpanan arsip.

Pada 3 Mei 2019, JPIK Sulsel kembali melayangkan surat permintaan dokumen ke pihak PT Maruki. Sayangnya permintaan ini tak digubris pihak perusahaan. Bahkan pihak manajemen perusahaan pun tidak bersedia menemui tim pemantau.

Pada taggal 20 Mei tim pemantau kembali mendatangi PT Maruki. Melalui Bagian Humas perusahaan, diperoleh informasi  bahwa selama ini PT Maruki rutin melaporkan dokumen lingkungan ke DLH di web www.silhdsulsel.com. Namun web tersebut ternyata tidak bisa diakses.

Lebih jauh, dokumen yang diperlihatkan ke pemantau hanya laporan Triwulan I pada Februari-April tahun 2016, dokumen tiga tahun lalu, bukan dokumen Amdal.  Pihak perusahaan kemudian berdalih telah memasukkan dokumen Amdal ke instansi pemerintah terkait.

Selain dokumen lingkungan, tim pemantau juga mengorek informasi terkait bahan baku yang digunakan PT Maruki. Pihak perusahaan mengaku menggunakan bahan baku berupa kayu eboni, yang mayoritas didatangkan dari Sulawesi Tenggara.

Leave your comments

Comments

  • No comments found