Kasus 57 Kontainer Kayu Ilegal, 4 Bos Perusahaan Divonis 1 Tahun Penjara

in Sulawesi Selatan
Hits: 169

Kasus illegal logging sebanyak 57 kontainer yang diungkap Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum KLHK) pada bulan Januari 2019 mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Makassar pada Rabu, 12 Juni 2019.

Dalam persidangan ditetapak 4 terdakwa, yaitu Direktur CV Edom Ariha Jaya (Dedy Tandean), Direktur PT PT Mansinan Global Mandiri (Danial Garden), Direktur PT Harangan Bagot (Budi Antono) dan Direktur PT Rajawali Papua Foresta (Thonny Sahetapy).

Keempat terdakwa merupakan pemilik dari 21 kontainer kayu jenis merbau dari jumlah 57 kontainer yang diamankan di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar.  Hasil penyelidikan menemukan alur distribusi kayu ilegal tersebut. Direktur CV Edom Ariha Jaya sebanyak 5 kontainer, PT Mansinan Global Mandiri 4 kontainer, kuasa Direktur PT Harangan, Bagot Budi Antono sebanyak 2 kontainer, dan Direktur PT Rajawali Papua sebanyak 12 kontainer.

Ketua Jaksa Penuntut Umum Nana Riana menegaskan bahwa memang ada kesalahan dokumen atas kepemilikan 21 kontainer tersebut. Hal tersebut berdasarkan keterangan saksi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada sidang perdana.

Selanjutnya pada sidang kedua pada tanggal 25 Juni, Jaksa Penuntut Umum kembali menghadirkan saksi ahli dari Dinas Kehutanan Papua. Pada sidang kedua tersebut, menurut Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi dari Dinas Papua semakin memberatkan dakwaan tuntutan terhadap para terdakwa.

“Jadi dari keterangan saksi pada sidang kedua ini, semakin membuktikan bahwa memang ada kesalahan antara barang bukti kayu dan dokumen itu sendiri,” kata Jaksa Penuntut Umum Nana Riana. 

Kemudian pada tanggal 27 Juni 2019, sidang ketiga kembali digelar di Pengadilan Negeri Makassar dengan Majelis Hakim, Ketua Majelis Hakim Agus Rusianto, Hakim Anggota I Yamto Susena dan Hakim Anggota II Zulkifli, dengan Panitera Pengganti Muh. Taufik.

Pihak Jaksa Penuntut Umum kembali menghadirkan saksi ahli dari Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) XVIII Wilayah Makassar.

Dalam keterangannya, saksi ahli BPHP tersebut menjelaskan jika dokumen yang dimiliki para terdakwa dalam kasus tersebut tidak sesuai prosedur dan aturan yang ada. Misalnya para perusahaan justru memperlihatkan dan hanya memiliki nota perusahaan atau angkutan untuk proses pengangkutan bahan kayu.

Pada akhir Juli 2019, Mejelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar menjatuhkan vonis masing-masing satu tahun penjara kepada empat bos perusahaan tersebut. Keempat terdakwa adalah bos di 4 perusahaan yakni Budi Antoro (Kuasa Direktur PT HB), Daniel Garden (Direktur PT MGM), Dedy Tandean (direktur CV EAJ) dan Thonny Sahetapi (Direktur PT RPF).

Selain hukuman penjara, Ketua Majelis Hakim Agus Rusianto menjatuhkan hukuman denda Rp 500 juta.

Disebutkan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah telah mengangkut kayu dengan dokumen yang tidak berkesesuaian dengan barang, dengan melanggar pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e jo. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013.

Di luar proses hukum yang telah berlangsung, sampai saat ini Gakkum KLHK belum menyelesaikan penyelidikan kasus 57 kontainer kayu merbau ini lantaran pemilik 36 kontainer belum ditemukan. Terkait hal tersebut, JPIK Sulsel juga akan melakukan penelusuran lebih lanjut.

Leave your comments

Comments

  • No comments found