FAO Gandeng JURnaL Celebes untuk Pemantauan Legalitas Kayu di Sulawesi dan Jawa
in Sulawesi Selatan
Hits: 137

Jaringan Jurnalis Advokasi Lingkungan (JURnaL Celebes) mendapat dukungan dari Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) untuk melaksanakan proyek pemantauan independen kehutanan.

Terhitung sejak 2018 hingga akhir 2019, JURnaL Celebes akan menjalankan proyek dengan judul “Penguatan Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) untuk Memastikan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang Kredibel dan Implementasi VPA yang Efektif”.

Sebagai langkah awal program tersebut, JURnaL Celebes menggelar Inception Meeting atau pertemuan awal bersama lembaga-lembaga terkait di Hotel Arthama, Makassar, Senin (17/12/2018). Kegiatan ini kemudian dirangkaikan dengan pelatihan pemantauan independen yang dilaksanakan selama 3 hari, 18 hingga 20 Desember. 

Turut hadir dalam kegiatan ini adalah perwakilan FAO-EU FLEGT Programme dari kantor regional untuk Asia dan Pasifik di Bangkok, Perwakilan Uni Eropa, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Instansi pemerintahan di bidang Kehutanan di Sulawesi Selatan, CSO yang bekerja di bidang Kehutanan, serta pelaku industri kayu.

Dalam pemaparannya, Perwakilan FAO Regional Office for Asia and the Pacific Josil P Murray menyampaikan, kerja sama dengan JURnaL Celebes termasuk dalam program FAO- EU FLEGT.

“Tujuan utama program ini untuk menghentikan pembalakan liar, mempromosikan perdgangan kayu ilegal dan untuk berkontribusi pada pengelolaan hutan lestari,” kata Murray.

Ia menjelaskan, JURnaL Celebes adalah salah satu dari 4 lembaga di Indonesia yang mendapatkan dukungan ini dari FAO. “Namun, ini juga yang pertama kali di luar Jawa. Selama ini semua program kami di Jawa,” Murray menambahkan.

Program global tersebut saat ini telah berlangsung di 33 negara dan telah mendukung sebanyak 163 proyek di tiga wilayah yaitu Asia, Afrika dan Amerika Latin.  

“Untuk Indonesia ini proyek ke 4. Dua tahun sebelumnya negosiasi panjang dengan pemerintah Indonesia untuk penyetujuan proyek ini,” ucap Josil.

Proyek yang dijalankan JURnaL Celebes, akan dijalankan di lima wilayah yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Jawa Timur, dan Maluku Utara. Dalam melaksanakan proyek ini, JURnaL Celebes akan berkonsorsium dengan 4 lembaga di masing-masing daerah tersebut.

Direktur JURnaL Celebes Mustam Arif menjelaskan, program ini terdiri dari pelatihan pemantauan indepneden yang berasal dari masing-masing perwakilan 5 wilayah tadi. Setelah pelatihan, pemantau independen akan ke lapangan memantau proses integrasi peredaran kayu dari hulu ke hilir.

“Ada 15 orang yang mengikuti training dan nantinya mereka akan melakukan pemantauan di masing-masing provinsi,” kata Mustam.

Hasil akhir dari program ini nantinya berupa kompilasi dan analisis data mengenai SVLK yang dapat diakses publik. Selain itu untuk memperbaharui platform informasi SVLK dan juga penerbitan bulletin digital.

“Hasil temuan kami nantinya akan disampaikan ke pihak terkait, misalnya KLHK, bahkan KPK jika ditemukan kasus terkait,” katanya.

Selain itu, tambahnya, proyek ini ingin memastikan adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat sipil Indonesia untuk dapat mengambil peran implementasi SVLK. Pada akhirnya peran tersebut dapat meningkatkan tata kelola hutan yang lebih baik, menurunkan tingkat kerusakan hutan dan meningkatkan kesempatan masyarakat lokal memanfaatkan sumber daya hutan sebagai sumber mata pencaharian utama.

Leave your comments

Comments

  • Guest (Bonnie Ross)

    I doubt that simple discussion can change anything in our country, but if you really have an idea to share, this is your chance to shake our government up. It's quite a good initiative, but to my mind, it will only work when all results of discussion are formed into real suggestions for statesmen.

    0 Short URL:
  • Guest (Katherine Cook)

    I hope this project will change something in our social and political state because many of our state's residents are really fed up with the current situation including the world economic crisis, poverty, overpopulation etc.

    0 Short URL: