Berburu Dokumen dan Masih Buruknya Layanan SKPD

in Sulawesi Selatan
Hits: 184

Di Luwu Sulawesi Selatan, pemantau independen sulit menemukan dokumen Amdal sebuah perusahaan. Perusahaan kayu yang sebelumnya dikenal dengan nama PT Panca Usaha Palopo Plywood alias PT Panply itu kini sangat hati-hati. Setelah berganti nama, manajemen perusahaan terkesan menerapkan aturan ketat.

Untuk melihat dokumen Amdal saja, harus melewati persetujuan lewat surat dari general manager. Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu pun pemantau sulit menemukan dokumen ini. Bahkan ada kesan saling tunjuk wewenang antara satu bagian dengan bagian lain. Pemantau memahami bahwa layanan publik di banyak SKPD masih tergolong buruk.

Kondisi ini membuat pemantau mencurigai kalau perusahaan yang telah diakuisisi Sampoerna Group ini tidak punya dokumen Amdal. Untung dugaan itu terjawab tidak benar, setelah lewat proses panjang, pemantau akhirnya diperlihatkan dokumen itu untuk difoto.

PT Sumber Graha Sejahtera (SGS) mengakuisisi PT Panca Usaha Palopo Plywood (Panply) 2017. SGS bernaung di bawah grup usaha Samko Timber Limited, salah satu grup bisnis Sampurna. Sejak diakuisisi, Panply pun berubah nama menjadi PT Sumber Graha Sejahtera. Perusahaan yang juga punya cabang di Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur ini juga kemudian mengalihkan sepenuhnya manajemen dengan nama PT Sumber Graha Sejahtera.

Sejak diakuisisi, Panply yang sudah berubah menjadi SGS, sesuai informasi, merevisi dokumen Amdal untuk penyesuaian. Dua bulan lalu, pemantau dari Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) Sulawesi Selatan memperoleh informasi dokumen SGS sedang dalam proses revisi.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Luwu membenarkan. Namun, menurut staf di DLH, dokumen tersebut belum disetor pihak perusahaan. Pihak PT SGS, kata Staf DLH tersebut, SGS masih sibuk dengan pergantian jabatan di internal perusahaan.

Pemantau lalu menemui Alam, staf di Bagian Amdal PT SGS. Alam justru menyatakan sudah tidak ada kendala pergantian pejabat internal seperti dinformasikan staf DLH Luwu. Kepada pemantau, Alam menyatakan sudah ada dokumen Amdal PT SGS hasil revisi. Tetapi dia belum bersedia memperlihatkan dokumen tersebut kepada pemantau dengan alasan belum mendapat persetujuan dari pimpinan SGS.

Kepada pemantau, Alam kemudian mengirimkan gambar yang disebutnya sampul dokumen Amdal yang telah direvisi disertai satu halaman pendahuluan dokumen tersebut. Meski demikian, pemantau belum yakin bahwa yang diterima dalam bentuk gambar adalah benar bagian dari dokumen Amdal SGS yang direvisi.

Pemantau kemudian menemui Kepala DLH Kabupaten Luwu. Namun, pejabat utama di dinas yang berwewenang itu juga tidak bisa memberikan kepastian, apakah dokumen Amdal PT SGS itu ada di DLH atau tidak ada? Ia menyatakan akan mengusahakan dokumen tersebut.

Selain menimbulkan kecurigaan, saling lempar tanggung jawab juga menunjukkan buruknya manajemen birokrasi pelayanan di Dinas Lingkungan Hidup. Pemantau memasukkan dua kali surat permohonan untuk memperoleh dokumen Amdal PT SGS. Semuanya direspon baik oleh Kepala DLH.

Namun pada tataran bagian teknis, antara satu bagian dengan bagian yang lain tidak terjalin komunikasi dengan baik. Antar bagian saling tunjuk menunjuk dan saling lempar tanggung jawab.  Bagian pengawasan menyatakan dokumen ada di bagian perencanaan. Namun, di bagian perencanaan menyatakan dokumen itu masih ada di perusahaan dan belum diserahkan.

Ketika dihubungi via telepon, staf di DLH juga menyatakan dokumen yang dibutuhkan sudah ada di salah satu bagian. Namun, ketika dihubungi lagi di bagian yang dimaksud, pemantau belum memperoleh kepastian dokumen yang dimaksud sudah bisa diperoleh. Tim JPIK Sulsel

Leave your comments

Comments

  • No comments found