Sejak Oktober 2018 sampai Desember 2019, JURnaL Celebes melaksanakan kegiatan pemantauan peredaran kayu untuk meningkatkan kapasitas pemantau JPIK di lima provinsi. Program ini berbasis pada kegiatan pemantauan, distribusi informasi, dan pemberian rekomendasi pada pemerintah dan berbagai pihak untuk perbaikan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVK). Program ini didukung FAO-EU FLEGT Programme.

Salah satu aspek yang dipantau dalam pemantauan JURnaL Celebes dan pemantau JPIK adalah pengelolaan lingkungan hidup perusahaan. Temuan dalam aspek ini cukup miris. Semua perusahaan yang dipantau, tidak sepenuhnya melaksanakan ketentuan pengelolaan lingkungan hidup yang diamanahkan Undang-Undang Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009.

Implementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sesungguhnya akan membuat tata kelola kehutanan yang lebih baik. Jika instrumen ini dilaksanakan sepenuhnya, akan memberikan dampak baik dalam penatausahaan hasil hutan.

Di Luwu Sulawesi Selatan, pemantau independen sulit menemukan dokumen Amdal sebuah perusahaan. Perusahaan kayu yang sebelumnya dikenal dengan nama PT Panca Usaha Palopo Plywood alias PT Panply itu kini sangat hati-hati. Setelah berganti nama, manajemen perusahaan terkesan menerapkan aturan ketat.