Perusahaan di Maluku Utara Diduga Abaikan Dokumen Lingkungan

in Maluku Utara
Hits: 300
Foto: makirio

Pemantauan hutan di Maluku Utara menemukan perushaan yang mengbaikan pengelolaan lingkungan. pemantau berupaya mencari dokumen pengelolaan lingkungan perusahaan itu, apakah berupa Amdal, UKL-UPL, atau SPPL. Tetapi pemantau tidak menemukan di semua instansi pemerintah terkait.

Ini yang terjadi Kabupaten Halmahera Selatan. Sebuah perusahaan diduga mengabaikan ketentuan pengelolaan lingkungan. Tetapi Dinas Lingkungan Hidup setempat malah tidak tahu kalau perusahaan yang beroperasi empat tahun lalu dengan areal konsesi puluhan ribu hektar itu. 

Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) Maluku Utara yang menjadi bagian dari pemantauan terintegrasi JURnaL Celebes-FAO EU FLEGT malakukan pemantauan di Halmahera Selatan, salah satu kabupaten di Maluku Utara dengan IUPHHK-HA terbanyak. Unit manajemen yang dianggap menguasai wilayah ini adalah PT Bela Berkat Anugerah (BBA) yang memiliki luas konsesi 33.880 Ha.

Pada Agustus 2019, tim pemantau menelisik keberadaan dokumen lingkungan PT BBA. Pemantau mengunjungi Dinas Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan. Di instansi ini, pemantau tidak menemukan dokumen pengelolaan lingkungan PT BBA, baik itu Amdal, Andal, RKL, atau RPL. 

Dari keterangan pihak Dinas Perkim dan Lingkungan Hidup, perusahaan ini tidak pernah menyampaikan laporan lingkungan. Karena itu, Bidang Lingkungan Hidup dinas ini pun tidak pernah melakukan pengawasan lingkungan ke perusahaan. 

“Setahu kami, tidak ada aktivitas PT BBA di Bacan,” kata Kepala Bidang Amdal Badan Lingkungan Hidup (BLH) Halmahera Selatan, Iskandar Kamarullah. 

Pernyataan tersebut berbeda dengan hasil penelusuran tim pemantau. PT BBA beroperasi sejak 2015 di Desa Yaba dan Desa Jojame di Kecamatan Bacan Barat Utara dan Desa Sayoang dan Desa Bori Kecamatan Bacan Timur.

Karena hampir di semua instansi, pemantau tidak menemukan dokumen, lalu belum memperoleh juga penjelasan dari perusahaan, pemantau memperkirakan ada kemungkinan PT  BBA tidak punya dokumen lingkungan. Atau ada dan pernah disetor ke dinas yang berwewenang, tetapi kemudian tidak menghiraukan lagi karena tidak membuat laporan pengawasan berkala. Ataukah instansi terkait juga tidak mendokumentasikan dengan baik sehingga sudah rusak atau hilang? 

Selain meminta dokumen lingkungan ke BLH, sebelumnya pemantau juga melakukan pengecekan di Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Bacan. Pihak KPHP juga tidak memiliki dokumen Amdal PT BBA. Pihak KPHP menduga dokumen itu ada pada Dinas Perkim dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan.

Selain menelusuri dokumen lingkungan, pemantau juga melakukan pengecekan terkait aktivitas pengangkutan kayu perusahaan. Diketahui bahwa perusahaan dalam aktivitas pengapalan hasil hutan selalu tertib melakukan pelaporan ke Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas II, Pelabuhan Babang.

Namun, terkait pelaporan dokumen PKAPT (Perdagangan Kayu Antar Pulau Terdaftar), dokumen identitas kapal, dan dokumen angkutan perusahaan dilakukan PT Bela Line. Perusahaan ini ditunjuk sebagai pihak utama oleh PT BBA dalam aktivitas perdagangan kayu antarpulau.

Sesuai informasi, Bela Line memiliki tiga kapal barebo dan satu jenis kapal perintis. Perusahaan memiliki jatah lima kontainer setiap pengiriman jalur Babang-Surabaya dan begitu pula sebaliknya. Kendati demikian, pihak PT Bela Line mengaku tidak pernah terlibat dalam aktivitas pemuatan kayu, termasuk dengan PT BBA.

Lebih jauh terkait keterkaitan kedua perusahaan ini, pihak Bela Line belum memberikan penjelasan lebih rinci dan jelas. Bahkan pihak perusahaan terkesan menghindari pertemuan dengan tim pemantau. Dokumen-dokumen pelaporan angkutan perusahaan pun belum bisa diperoleh tim pemantau. Tim Makiriwo

Leave your comments

Comments

  • No comments found