Mengulik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kayu di Halmahera Selatan

in Maluku Utara
Hits: 138

Gempa bumi yang yang melanda Halmahera Selatan pada Juli 2019 tidak menyulutkan semangat para pemantau independen kehutanan. JPIK Maluku Utara terus memantau aktivitas PT Bela Berkat Anugerah (BBA).

PT BBA diketahui melakukan aktivitas HPH di wilayah Pulau Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, di Desa Yaba dan dan Desa Jojame. Informasi yang didapatkan pada awal 2019 perusahaan melakukan pemuatan kayu di Desa Sayoang, Desa Babang dan Desa Bori, Halmahera Selatan.

Sebelumnya, perusahaan yang berkantor pusat di Jalan Hasan Boesoerie Gamalama, Kota Ternate Tengah, Ternate ini terindikasi melakukan pelanggaran aktivitas produksi dengan menggunakan sungai Sayoang sebagai media mengeluarkan kayu pada musim hujan. Selain itu, perusahaan juga tidak memiliki penataan jalan produksi dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan menuju tempat mengumpulan kayu atau logpond dengan melewati sungai dan kali.

Pemantauan kali ini, JPIK Malut menelusuri kejelasan delinasi kawasan operasional perusahaan dengan kawasan masyarakat Desa Sayoang, Babang, dan Bori. Pemantau juga mencari tahu implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Dari hasil investigasi lapangan, diketahui bahwa belum ada sosisalisai dari perusahaan terkait tahapan operasional perusahan, serta dampak yang ditimbulkan dan batas-batas areal perusahaan. Ketika ditelusuri ke Kepala Desa Babang, perusahaan juga tidak pernah membangun komunikasi dengan pemerintah setempat terkait aktivitasnya. Pula tidak ada perekrutan tenaga kerja oleh perusahaan untuk masyarakat Desa Babang, serta tidak ada pemberian dana bina desa.

Hal tersebut juga dikonfirmasi salah satu petani setempat, Zulkifli Siraju. Menurutnya, tidak ada sosialisasi dari PT BBA terkait batas-batas wilayah operasinya. Pula dikemukakan ada pengambilan kayu di kebun warga di Desa Babang dan Sayoang oleh perusahaan.  Namun,  hingga detik ini belum ada protes petani setempat.

Selain di Desa Babang, PT BBA juga tidak melakukan sosialisasi tapal batas di Desa Bori. Keterangan warga bernama Warman Saleh mengatakan, belum ada sosialisasi yang dilakukan perusahaan.  Sementara dari keterangan warga lainnya, perusahaan melarang warga beraktivitas di areal PT BBA. Perusahaan juga menandai batas areal izin dengan pal batas.

Terkait penerimaan tenaga kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa, dari informan bernama Subur diketahui masyarakat hanya dilibatkan dalam aktivitas pemuatan kayu dengan pemberian upah Rp 50.000 per hari. Selain itu, perusahaan juga memberikan bantuan pascabencana berupa pembagian beras sebanyak 1/2 kg per kepala keluarga.

Terkait tanggung jawab sosial perusahaan, Wakil BPD dan Bendahara Desa Sayoang, Moses Remalewa mengatakan ada pelaksanaan bina desa dari PT BBA. Termasuk beasiswa yang diberikan kepada lima siswa setiap bulan untuk jenjang pendidikan SD. Selain itu, dikemukakaan setiap 4 bulan ada kegiatan sosialisasi perusahaan di Desa Sayoang. Termasuk ada 6 orang warga yang terlibat sebagai tenaga kerja di perusahaan.

Selain meminta keterangan pemerintah dan warga, pemantau juga menggali informasi di kantor KPH Bacan. Dari keterangan Kepala KPHP Bacan, Fahrijal Rahmadi mengaku terkendala biaya dalam proses pengontrolan perusahaan yang lokasinya sangat jauh. Temuan lainnya adalah pihak penerbit SVLK  perusahaan juga tidak pernah berkoordinasi dengan KPHP Bacan dalam melakukan aktivitas verifikasi.

Selain itu, pihaknya tidak memiliki dokumen Amdal perusahaan. Ia menduga dokumen vital tersebut  Dinas Perkim & Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan. Oleh karena itu, terkait keberadaan dokumen Amdal tersebut, pemantau akan melakukan penelusuran lebih lanjut.

Leave your comments

Comments

  • No comments found