Abaikan Pengelolaan Lingkungan, Perusahaan Kayu di Malut Rugikan Warga

in Maluku Utara
Hits: 71

LSM Makiriwo Environment sebagai focal point JPIK Maluku Utara menemukan sejumlah indikasi pelanggaran lingkungan yang dilakukan salah satu perusahaan, PT Bela Berkat Anugerah (BBA). Perusahaan yang berkantor pusat di Kota Ternate Tengah ini terindikasi melakukan aktivitas produksi dengan menggunakan sungai Sayoang sebagai media mengeluarkan kayu pada musim hujan. Selain itu, perusahaan juga tidak memiliki penataan jalan

produksi dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan menuju tempat mengumpulan kayu atau logpond dengan melewati sungai dan kali.

Akibat penutupan jalur air oleh PT BBA, saat musim hujan, air masuk ke area perkebunan dan menimbulkan genangan. Hal ini meresahkan masyarakat setempat karena genangan air merugikan aktifitas pertanian. Warga telah meminta perusahaan bertanggung jawab dan menangani situasi tersebut. Sayangnya sampai saat ini belum ada respon dari pihak PT BBA.

Tak hanya itu, ditemukan fakta di sekitar areal Logpound bahwa daerah sempadan sungai khususnya di muara sungai telah rusak. Hal ini mengindikasikan bahwa aktivitas penebangan di dalam hutan pada blok penebangan 2018-2019 terjadi pelanggaran lingkungan.

Dalam melakukan aktivitas produksi, Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) PT BBA diverifikasi oleh PT Global Resource Sertifikasi. Sertifikasi terakhir dilakukan pada Februari 2017, dan penilikan di 2018 belum dilakukan.

Dari hasil penelusuran tim pemantau di Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PTSP Kabupaten Halmahera Selatan, PT BBA memang belum memasukkan data terbaru selama periode 2018-2019 ke pemerintah provinsi maupun kabupaten.

Selain itu, juga ditemukan fakta adanya aktivitas pemeliharaan badan jalan operasi perusahaan yang digunakan mengangkut material galian C dari dalam sungai. Setelah dikonfirmasi ke pihak terkait, perusahaan tidak memiliki izin dari pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan terkait pengangkutan material tersebut.

Batas Wilayah Tak Jelas

Selain indikasi pelanggaran lingkungan, pemantau juga menemukan fakta bahwa sebagian besar warga Desa Babang dan Bori (Lokasi Camp dan TPK Logpound PT BAA) tidak mengetahui batas pasti wilayah konsesi PT BBA.

Bahkan, warga setempat pernah mendapat informasi jika lahan-lahan miliknya akan dijadikan camp PT BBA.  Agar kayu-kayu di lahan warga tak diambil, salah satu langkah yang dilakukan adalah melakukan penandaan atau pemberian cap di pohon merbau agar tidak diambil oleh PT BBA.    

Hasil penelusuran dokumen yang dilakukan tim pemantau di Dinas Kehutanan Propinsi Maluku Utara, didapatkan data lampiran Peta IUPHHK-HA perusahaan tahun 2006 dan peta revisi pada hutan produksi berbasis inventarisasi hutan menyeluruh berkala (IHMB) pada sediaan tegakan kayu diameter 50 cm ke atas periode 2011-2020.

Menurut informasi dari kepala bidang Pengembangan dan Penataan Kawasan Hutan Usman Harsono, peta hasil revisi tersebut sampai saat ini menjadi rujukan dalam penyusunan rencana kerja dan aktivitas operasi penebangan kayu perusahaan. Sesuai yang tertuang dalam peta blok tebangan.

Sementara untuk penyusunan Rencana Teknik Tahunan (RTT) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dilakukan oleh internal pemegang izin. Dalam hal ini PT BAA. Sayangnya, sampai saat ini dinas terkait belum menerima dokumen tersebut. Dinas PTSP dan Dinas DLH Halmahera Selatan mengaku telah menyurat ke perusahaan. Namun, hingga detik ini PT BBA belum memasukan RKT Tahun 2018-2019.

Leave your comments

Comments

  • No comments found