Menanti Ketegasan Penegakan Hukum bagi Aktor Kayu Ilegal

in Jawa Timur
Hits: 91

Fakta-fakta baru kembali ditemukan dalam kegiatan pemantauan peredaran kayu terintegrasi yang dilakukan oleh Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) Sulsel bersama jaringannya di 5 provinsi.

Di Surabaya, Tim JPIK Jatim menyoroti ketegasan pihak berwenang dalam menegakkan hukum. Dua perusahaan telah terbukti memiliki indikasi keterlibatan dalam menerima kayu merbau ilegal yang disita Balai Penegakan Hukum (Gakkum) KLHK pada Desember 2018 lalu. Namun hingga kini, kedua perusahaan tersebut masih beroperasi seperti biasa.

“Pihak Gakkum mengatakan bahwa proses investigasi sementara berjalan,” kata Muh Ichwan, Koordinator Pemantau sekaligus Focal Point JPIK Jatim. Kedua perusahaan tersebut adalah PT Surya Alaska Indonesia (SAI) di Gresik dan UD Mahakam Raya di Pasuruan. 

Tim Pemantau Malut yang saat ini fokus memantau di Halmahera Utara, mengidentifikasi masih banyaknya indikasi pelanggaran di wilayah tersebut. Koordinator Pemantau di Maluku Utara, Faisal Ratuela mengungkapkan, masih banyak perusahaan yang melanggar kepatuhan lingkungan. “Misalnya, ada perusahaan yang menggunakan sungai utama untuk mengeluarkan kayu dari hutan. Sampai-sampai kayunya menutup aliran sungai dan menimbulkan banjir ke wilayah pertanian warga,” paparnya.

Di Makassar, Tim Pemantau menyeroti lemahnya sistem administrasi sejumlah Unit Manajemen (UM). Pada saat mengajukan permintaan data UM ke instansi terkait, sebagian besar data yang dibutuhkan tidak bisa diperoleh. Sebagai contoh, sejumlah industri pengolahan rupanya belum menyetor dokumen kelengkapan perusahaan, termasuk AMDAL atau UKL/UPL ke Dinas Lingkungan Hidup.

Dari 6 UM yang menjadi objek pemantauan JPIK Sulsel, hanya 3 di antaranya yang dokumennya tersedia di Dinas Lingkungan Hidup. Tim Pemantau masih menelusuri, apakah UM terkait memang tidak memiliki AMDAL, atau hanya tidak mengumpulkan di Dinas Lingkungan Hidup.

Sementara Tim Pemantau Sulawesi Tengah dan Tenggara, saat ini tengah menelusuri kasus penebangan kayu ilegal dari hutan alam. Di Sulteng misalnya, pemantau menemukan aktifitas penebangan kayu dilakukan secara terbuka. Di wilayah-wilayah tertentu, seperti Kecamatan Sirenja, tumpukan kayu, traktor dan gerobak penarik kayu adalah pemandangan biasa. Kayu-kayu ini diketahui bersumber dari wilayah KPH Dolago Tanggunu.

Hal serupa terjadi di Sultra. Kayu-kayu yang diambil dari hutan, disimpan di pemukiman warga sambil menunggu kedatangan kapal pengangkut di dermaga. Diduga ada keterlibatan oknum aparat yang bekerjasama dengan pemain lokal dalam melakukan komunikasi dengan perusahaan kayu dari wilayah lain.

Meski demikian, tampaknya belum ada aksi penegakan hukum yang tegas untuk membuat jera para pelaku. Sebab kejadian seperti ini telah terjadi sejak lama dan seolah belum ada jalan penyelesaian. Saat ini, Tim JPIK terus berupaya melakukan kerjasama dengan pihak Gakkum KLHK.  

Leave your comments

Comments

  • No comments found