Kasus 40 Kontainer Kayu Ilegal Asal Papua, UD Mahakam Raya Belum Berstatus Tersangka

in Jawa Timur
Hits: 445

Dua perusahaan di Jawa Timur, yakni PT Surya Alaska Indonesia Gresik dan UD Mahakam Raya terlibat dalam kasus 40 kontainer kayu ilegal asal Papua yang terungkap pada Rabu 5 Desember 2018. Ditjen Penegakan Hukum (Gakkum) Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menangkap dan menyita 40 kontainer kayu ilegal bernilai Rp 12 miliar tersebut di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.

Sebelumnya, Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) Jawa Timur melakukan penelusuran terhadap PT Surya Alaska Indonesia (SUAI) yang beroperasi di Jalan Segoromadu Industri, Kelurahan Ngargosari, Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik. 

Dalam konteks SVLK, unit manajemen ini diduga menggunakan bahan baku kayu ilegal. Oleh karena itu, PT SUAI melanggar Peraturan Menteri LHK No 30 Tahun 2016 serta Peraturan Dirjen Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No 14 tahun 2016.  Jika terbukti melanggar, perusahaan ini harus dibekukan dan izin SLK juga dicabut.

Belum lama ini, JPIK Jawa Timur juga menemukan dugaan kuat keterlibatan UD Mahakam Raya sebagai salah satu perusahaan penadah kayu-kayu ilegal tersebut. Diketahui, perusahaan yang beralamat di Desa Legok, Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur ini menerima 3 kontainer kayu ilegal dari total 40 kontainer yang disita KLHK. Kayu yang disita Gakkum di lokasi industri UD Mahakam Raya diketahui atas kiriman dari PT Katulistiwa (Surabaya) sebagai penerima di dokumen SKSHHK-Ko yang dikapalkan dari Papua Barat atas nama pengirim UD Maridjo.

UD Mahakam Raya diketahui memegang Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) No. SC-00572 dengan masa berlaku 11 Februari 2015 hingga 10 Februari 2021, dengan lembaga verifikasi PT Sucofindo.  Dalam kontek penatausahaan kayu, perusahaan yang telah terdaftar sejak 2012 ini diduga menggunakan bahan baku kayu olahan hasil pembalakan liar yang tidak disertai dokumen angkutan kayu yang sah.  

Terkait dengan hal itu, PT Sucofindo juga membeberkan hasil audit khusus dan diketahui bahwa selama periode Nopember–Desember 2018, UD Mahakam Raya tidak pernah menerima kayu merbau. Hal tersebut diperkuat dengan adanya surat pernyataan dari UD Mahakam Raya yang tidak pernah menerima bahan baku dari perusahaan yang tidak ber-VLK dan tidak dilengkapi dokumen angkut yang sah.

Oleh karena itu, perusahaan telah melanggar ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/Menlhk/Setjen/ PHPL.3/3/2016 serta Peraturan Dirjen Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016.  Jika terbukti melanggar, maka sertifikat legalitas kayu perusahaan harus dibekukan dan tindakan lebih lanjut adalah pencabutan izin.

Setelah proses pemantauan oleh JPIK Jatim, UD Mahakam Raya masih aktif beroperasi seperti biasa. Karyawan perusahaan tetap beraktivitas seperti biasa, bekerja sejak pukul 7 pagi hingga pukul 5 sore. Dalam sehari, ada lima sampai enam truk yang memuat kayu olahan keluar-masuk industri.

Tidak ada perubahan sedikit pun di tengah proses penyelidikan Gakkum KLHK atas kasus yang melibatkan perusahaan ini.  Tak hanya itu, status Sertifikat Legalitas Kayu perusahaan ini juga masih aktif, belum dicabut ataupun dibekukan oleh Sucofindo selaku lembaga verifikasi industri UD Mahakam Raya.

Hingga saat ini UD Mahakam Raya belum berstatus tersangka. Sama halnya dengan PT SUAI, perusahaan ini juga masih dalam tahap pendalaman kasus. Laporan Gakkum KLHK, dugaan keterlibatan kedua perusahaan ini masih ingin dikaji lebih lanjut.  Saat ini yang ditetapkan sebagai tersangka adalah UD MRJ asal Papua sebagai pengirim, CV INDTR (Surabaya), dan PT KTLWA.

Dugaan Pelanggaran Lain

Selain bahan baku kayu olahan hasil pembalakan liar yang tidak disertai dokumen angkutan kayu yang sah, UD Mahakam Raya juga diduga kuat mengabaikan aspek lingkungan selama dalam operasionalnya. Temuan pemantau di lapangan dan hasil wawancara, diketahui perusahaan tidak menyediakan Tempat Pembuangan Sampah Sementara sejenis sampah rumah tangga serta Limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun).

Data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan menyebutkan, perusahaan tidak memiliki ijin TPS limbah B3, padahal, kewajiban menyediakan tempat sampah telah diatur dalam dalam UU No 8 tahun 2008 tentang Pengolahan Sampah. Ternyata, sebagian limbah perusahaan juga diduga mengandung Limbah B3 yang dikumpulkan dan dimanfaatkan kembali tanpa melalui prosedur yang diatur perundang-undangan.

Dari pemantauan lapangan, diduga limbah B-3 dari UD Mahakam Raya dikirim keluar pabrik dengan dicampur serbuk kayu. Selain itu, Tim Pemantau mendapat temuan lapangan berupa serbuk kayu dari UD Mahakam Raya digunakan untuk menimbun lahan di Desa Winongan, Kecamatan Gempol, dan di Desa Gununggansir Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan. Selain digunakan untuk menimbun, juga digunakan sebagai bahan baku pembakaran yang dikirim keluar Kabupaten Pasuruan.

 

Dari hasil pemantauan juga diketahui selama bekerja, karyawan tidak dilengkapi ketentuan K3 (kesehatan dan keselamatan kerja) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Peraturan Menaker No. 01/1978 tentang K3 Dalam penebangan dan Pengangkutan kayu. 

Leave your comments

Comments

  • No comments found