Pemerintah Diharapkan Perbaiki dan Kuatkan SVLK

in Umum
Hits: 221

JURnaL Celebes. Perkumpulan JURnaL Celebes menggelar kegiatan sosialisasi program peningkatan kapasitas dan kolaborasi pemantauan hutan dan kayu untuk penguatan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), Senin (31/08/2020) di Makassar. Para narasumber dari berbagai unsur pemangku kepentingan di lokakarya ini mengharapkan pemerintah harus memperbaiki SVLK sebagai salah satu sistem terbaik dalam pengelolaan hutan lestari dan berkelanjutan.

Kegiatan ini merupakan tahapan sosialisasi program peningkatan kapasitas para pemangku kepentingan serta pemantauan hutan dan kayu yang dilaksanakan oleh JURnaL Celebes yang didukung Badan Dunia Urusan Pangan dan Pertanian PBB (FAO) dan Uni Eropa lewat FAO-EU FLEGT Programme. Program penguatan SVLK ini dibangun dalam penguatan kapasitas secara kolaboratif pemerintah daerah, pelaku industri dan masyarakat lokal/masyarakat adat.

Salah satu narasumber adalah guru besar Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin, yang juga mantan Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan, Prof. Dr. Ir. Yusran Yusuf. Menurut Yusran, SVLK  merupakan salah satu instrumen terbaik dalam pengelolaan hutan lestari dan berkelanjutan. Tetapi sistem ini masih memiliki banyak kelemahan dan kekurangan. Salah satu di antaranya, SVLK belum efektif bagi industri kecil bidang kehutanan dan hutan rakyat. Karena itu, ia mendesak pemerintah segera membenahi kekurangan SVLK ini secara menyeluruh.

Yusran yang juga mantan Pjs Walikota Makassar ini dalam presentasinya di lokakarya tersebut melakukan review terhadap beberapa hasil penelitian tentang SVLK. Dalam kurun 10 tahun, menurut Yusran, hambatan implementasi SVLK, terutama bagi bisnis kecil dan menengah berkaitan pemenuhan standar legalitas dan biaya sertifikasi.

Hingga saat ini, biaya sertifikasi masih sangat mahal yang susah dipenuhi usaha kecil dan menengah. Pemerintah telah memberikan bantuan sertifikasi berkelompok. Tetapi ini masih terbatas dan hanya sebatas sertifikasi kepada unit-unit usaha, tetapi tidak ditindaklanjuti degan pembinaan atau pemberdayaan. Padahal, usaha mikro di bidang kehutanan ini sangat membutuhkan bantuan pendampingan sertifikasi.

Meskipun SVLK merupakan sistem yang diakui dunia internasional dan telah membuka pasar bagi industri kehutanan Indonesia terutama di Uni Eropa, Australia dan Amerika Serikat, menurut Yusran,  SVLK belum memberi dampak manfaat bagi usaha kecil bidang kehutanan, serta petani hutan rakyat. Dengan demikian, bagi usaha menengah dan mikro, ada atau tidaknya SVLK, tidak terpengaruh dengan manfaat regulasi itu secara bisnis.

Karena itu, hal paling mendesak saat ini, menurut Yusran adalah pemerintah segera menguatkan regulasi dan implementasi SVLK di level usaha kecil dan petani hutan rakyat. Bagaimana memberikan kemudahan atau insentif kepada usaha menengah dan mikro ketika mengimplementasikan SVLK.

Upaya memperkuat SVLK, menurut Yusran perlu dilakukan dengan peran multipihak, karena SVLK itu sendiri adalah sistem yang dibangun bersama para pemangku kepentingan.

''Diperlukan peran parapihak seperti pemerintah, LSM, lembaga donor dan industri kayu untuk mendorong dan membantu petani hutan rakyat mengimplementasikan SVLK,'' ungkap Yusran.

Dalam review beberapa hasil penelitian, Yusran menemukan masalah lain juga masih menjadi kendala SVLK adalah masih terbatasnya informasi tentang SVLK bagi petani hutan rakyat. Secara kelembagaan, umumnya secara kelembagaan pengelola hutan rakyat juga masih lemah. Persoalan ini terakumulasi dengan masih mahalnya biaya pengurusan sertifikasi SVLK masih mahal, sementara permintaan pasar terhadap kayu bersertifikasi SVLK dari hutan rakyat masih terbatas.

Kebijakan yang terus berubah-ubah, kata Yusran juga menjadi salah satu kesulitan implementasi SVLK, serta belum sinkronnya kebijakan pengelolaan hutan lestari dan berkelanjutan antar sektor.

Menurut Yusran, pemerintah bahkan dianggap kurang konsisten terhadap penerapan regulasi SVLK. Regulasi SVLK atau terkait SVLK cepat mengalami perubahan sehingga membingungkan kelompok sasaran. Dampaknya pelaku usaha kecil acuh dan enggan mengurus sertifikasi SVLK.

Sementara di sisi lain menurut Yusran, ada juga berbagai upaya melemahkan SVLK, bahkan ingin menghapus. Hal ini tentu diinginkan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan penerapan SVLK karena dianggap menghambat bisnis mereka yang selama ini memang sudah nyaman dengan cara memperoleh kayu atau bahan baku kayu secara ilegal. Cukup mengagetkan juga di awal tahun 2020 ini, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan mengeluarkan  peraturan menteri yang menghapus v-legal sebagai syarat ekspor kayu bagi industri. Hal ini dianggap bertentangan dengan SVLK. Meskipun akhirnya Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 15 Tahun 2020 itu dibatalkan sebelum berlaku.

Selain Profesor Yusran, lokakarya yang digelar JURnaL Celebes ini juga menghadirkan narasumber dari Balai Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum KLHK) Wilayah Sulawesi, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah XIII Makassar, dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sulawesi Selatan.

Dalam program penguatan kapasitas parapihak untuk pemantauan hutan dan penguatan SVLK selama satu tahun ini, JURnaL Celebes akan melakukan serangkaian lokakarya bagi pemerintah, pelaku industri, serta dan pemantauan hutan dan kayu bagi perwakilan masyarakat lokal/masyarakat adat di Sulawesi Selatan. Delapan kabupaten yang menjadi lokasi pemantauan itu masing-masing Gowa, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Sidrap, Enrekang, Luwu Utara dan Luwu Timur.

Menurut Direktur JURnaL Celebes, Mustam Arif, hasil dari program ini nantinya menjadi rekomendasi yang disampaikan kepada pemerintah sebagai upaya perbaikan tata kelola hutan lestari dan berkelanjutan, khususnya perbaikan dan penguatan SVLK. (admjc)